Tragedi “MBG”

Oleh: Muh. Iqbal Latief
Dosen Sosiologi/Kapuslit Opini Publik LPPM Unhas

TRIBUN-TIMUR.COM - Makan Bergizi Gratis alias MBG, kini berubah menjadi sebuah tragedi nasional (peristiwa yang menyedihkan).

Hari-hari belakangan ini, sangat ramai publik menyikapi MBG.

Semua orang tak menyangka, ternyata program ini menjadi bancakan (makan Bersama) bagi kelompok tertentu.

Sudah menjadi pengetahuan umum, Yayasan-yayasan yang menjadi mitra BGN (Badan Gizi Nasional) dominan karena rekomendasi Ordal alias orang dalam BGN.

Artinya, prosedur untuk menjadi rekanan tidak penting, yang menentukan siapa yang rekomendasi?

Lebih miris lagi, Kepala BGN kala itu Dadan HIndayana dan dua wakilnya Lodewyk Pasung dan Sonny Sanjaya, ditangkap Kejaksaan Agung karena dugaan kasus korupsi tata kelola MBG.

Modus utamanya, ketiga tersangka diduga mengatur verifikasi agar Yayasan pengelola dapur MBG yang terafiliasi dengan mereka sendiri lolos seleksi.

Selain itu, juga dugaan penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan program seperti motor listrik, sepatu, tablet  dan televisi.

Malah yang sangat mencengangkan, alokasi anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 223,56 triliun diambilkan dari pagu anggaran pendidikan yang tentu sangat berpengaruh terhadap pencapaian akses, mutu, daya saing dan tata kelola pendidikan nasional.

Padahal anggaran Pendidikan tahun ini sebesar Rp 769,09 triliun, artinya MBG telah menyedot sebesar 28,99 persen alokasi anggaran untuk mencerdaskan generasi muda bangsa.

Memang sejak awal kehadiran MBG, sudah menjadi polemik tersendiri diranah publik.

Tidak sedikit kaum cerdik pandai negeri ini yang meragukan program prioritas tersebut.

Keraguan itu, mulai dari aspek yuridisnya yang tidak jelas, kelembagaan pengelola yang kurang kompeten, alokasi anggaran yang tidak jelas nomenklaturnya sampai pada aspek pengawasan MBG yang dinilai tidak akuntabel.

Itulah sebabnya, banyak yang menyangsikan efektivitas MBG ini.

Apalagi terdapat sejumlah kasus, seperti siswa yang mengalami keracunan makanan, makin tingginya angka sampah sisa makanan (food waste) limbah MBG.

Kasus yang terakhir, banyaknya Yayasan pengelola MBG yang berdemo dan mengkomplain BGN – karena tagihannya belum dibayarkan, ada yang lembaganya di-suspend bahkan ada yang sudah terlanjur investasi besar-besaran tapi malah merugi.

Begitu tragiskah program MBG untuk bangsa ini?

Bukankah sudah puluhan negara di dunia ini yang mempraktekkan MBG sesuai kultur dan kebutuhan lokalnya?

Lihat saja China, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, India, Perancis, Finlandia, Brasil, Amerika Serikat dan negara lain, umumnya sukses dalam melaksanakan program MBG.

Tapi mengapa, baru berjalan 1,5 tahun – MBG sudah memperlihatkan citra yang buruk?

Bukankah Presiden Prabowo, sudah menggaransi bahwa MBG adalah program visioner yang memiliki multiplayer effect yang mensejahterakan bangsa?

Secara konsep dan praktek di beberapa negara, MBG memang menimbulkan optimisme untuk kemajuan bangsa.

Tentu, publik berharap ada langkah cepat Pemerintah – meneruskan atau menyetop MBG.

Apalagi implikasi masalah MBG di daerah-daerah, mulai menyita perhatian publik.

Jauhkan MBG dari kepentingan politik praktis baik nasional maupun daerah.

Jangan sampai MBG menjadi akronim yang diplesetkan. Sekarang ini ada istilah MBG (Mas Bahlil Ganteng).

Teman saya di kampus, sangat tidak suka bicara MBG.

Kenapa? “Nanti saya kena MBG alias Makin Botak Gue atau Makin Bego Gue,” kata teman itu.
Hehehehe.(*)