Rumah Kos MBG

TRIBUN-TIMUR.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan narasi besar.

Menyelamatkan gizi anak Indonesia.

Mengurangi stunting.

Menjamin masa depan generasi.

Bahasanya heroik.

Anak-anak sekolah digambarkan sebagai pihak yang paling membutuhkan.

Negara hadir.

Dapur dibangun.

Anggaran ratusan triliun disiapkan.

Tetapi belakangan, ada pemandangan yang terasa ganjil.

Bahkan sarkastik.

Yang berdemo justru bukan siswa.

Bukan orang tua murid.

Bukan sekolah.

Yang turun ke jalan justru investor dan mitra pengelola dapur MBG.

Mereka berunjuk rasa di depan Kantor Badan Gizi Nasional di Jakarta.

Memprotes penghentian operasional sepihak dan keterlambatan pembayaran.

Nilai kerugiannya disebut miliaran.

Mereka mengaku menanggung beban investasi besar.

Dapur berhenti.

Pembayaran tersendat.

Operasional menggantung.

Di titik ini, publik tentu mulai bertanya: Sebenarnya siapa yang paling lapar dalam program makan gratis ini?

Anak-anak?

Atau justru ekosistem bisnis di sekelilingnya?

Pertanyaan ini penting.

Karena sejak awal MBG memang dipromosikan sebagai proyek kemanusiaan.

Proyek gizi.

Proyek masa depan anak bangsa.

Tetapi yang belakangan muncul justru aroma rebutan proyek.

Persoalan vendor.

Persoalan pembayaran.

Persoalan tata kelola.

Persoalan siapa menentukan harga.

Bahkan muncul kritik keras bahwa sebagian pengelola dapur hanya dijadikan semacam “kepala rumah kos”.

Mereka menyediakan bangunan, fasilitas, ruang dapur, bahkan investasi fisik.

Tetapi tidak memegang kendali penuh operasional.

Yang menentukan harga bahan pangan, pembelian barang, hingga alur pengadaan justru pihak lain.

Maka logika publik menjadi jungkir balik.

Dapurnya milik orang lain.

Gedungnya milik orang lain.

Risiko investasinya ditanggung mitra.

Tetapi keputusan ekonominya diatur pihak lain.

Kalau analogi kasarnya, pemilik hanya menjadi “pemilik kos”.

Yang lain tinggal, mengelola, mengatur isi rumah, lalu membayar sewa bulanan.

Jika benar demikian, maka ini bukan sekadar masalah administrasi pembayaran.

Ini masalah desain tata kelola.

Negara tidak boleh membiarkan program sebesar MBG berubah menjadi arena ketidakjelasan relasi bisnis.

Pemerintah pusat harus segera melakukan pembenahan total.

Lakukan moratorium MBG untuk pembenahan menyeluruh.

Karena program makan gratis tidak boleh berubah menjadi program yang membuat semua pihak lapar.

Pengusaha lapar pembayaran.

Mitra lapar kepastian.

Pengelola lapar proyek.

Dan negara lapar pencitraan.

Wassalam.(*)