N-250 IPTN dan MBG

Oleh: M. Qasim Mathar

TRIBUN-TIMUR.COM - Depresiasi adalah keadaan jatuhnya nilai mata uang terhadap mata uang yang lain.

Sedangkan jika kejatuhannya sangat parah, apalagi kencang dan tak terkendali itu disebut krisis mata uang atau currency collapse.

Di antara sebabnya ialah, kepercayaan terhadap ekonomi dan perbankan sendiri hilang, modal asing hijrah keluar, impor lebih besar ketimbang ekspor, dan uang di tangan rakyat, termasuk gaji, semakin lemah terhadap lonjakan yang semakin melejit harga barang kebutuhan pokok (hiperinflasi).

Demonstrasi dan ketidakstabilan politik bisa terjadi. Currency collapse sering menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pemerintahan.

Meskipun tidak otomatis, tapi ada hubungan yang cukup kuat antara currency collapse dan jatuhnya rezim pemerintahan.

Sebab, jika pemerintah gagal mengatasi keadaan yang disebut di atas, legitimasi politiknya dapat runtuh.

Krisis ekonomi bisa berkembang menjadi krisis politik.

Dalam sejarah, Jerman (Republik Weimar, 1923), Zimbabwe (2000-an), Venezuela (2010-an), Argentina (2001), Rusia (1998), dan Indonesia (1998-an).

Tidak semua currency collapse menjatuhkan rezim.

Tergantung pada kemampuan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan kondisi politik yang telah kehilangan kepercayaan.

Indonesia (1998) dan Argentina (2001) adalah contoh dua negara yang gagal memulihkan kepercayaan rakyat dan kondisi politik yang sangat buruk, dan berkontribusi langsung terhadap jatuhnya pemimpin yang sedang berkuasa.

Indonesia hari ini, di posisi mana?

Apakah rupiah mengalami depresiasi, yang semoga akan melandai pulih, atau bergerak tak terkendali ke currency collapse?

Reformasi 1998 adalah pelajaran yang baik.

Presiden B.J. Habibie yang menggantikan Pak Harto yang lengser oleh gelombang reformasi sebagai akibat dari kondisi currency collapse - saat itu 1 USD (dollar AS) melambung dari yang tadinya sebanding dengan Rp 2.300 menjadi Rp 16.000, oleh Habibie bisa dipulihkan ke posisi Rp 6.000 berbanding 1 USD. Kok, bisa.

Bukan hanya tokoh industri penerbangan, tetapi banyak ekonom dan pengambil kebijakan di Indonesia pada masa itu, menganggap Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) N-250, proyek unggulan dan kebanggaan Habibie, sebagai beban yang terlalu mahal di tengah krisis currency collaps yang menerpa kehidupan rakyat.

Sebagai presiden, Habibie mendengar, mempertimbangkan, lalu memutuskan menyetop anggaran proyek kebanggaannya itu. Bukan memangkas (mengurangi), tapi menghentikan proyek unggulannya itu.

Habibie berpendapat, adalah lebih utama dan mulia kalau anggaran besar itu dipakai untuk memperbaiki nasib rakyat yang didera oleh krisis saat itu.

Kini Indonesia di era presiden Prabowo, rupiah kita bergerak melemah di pusaran depresiasi.

Jika pergerakan rupiah menuju jurang currency collapse, sudikah Prabowo belajar dari sejarah Habibie, dengan tidak usah menyetop, tapi cukup memangkas dengan drastis proyek unggulan dan kebanggaan beliau, yang oleh banyak kalangan sudah mengeritiknya karena memakai anggaran sangat besar, yaitu: MBG, Koperasi Merah Putih, pembangunan 3 juta rumah, proyek⊃2; strategis melalui Danantara, dan pendirian Sekolah⊃2; Rakyat?

Berpihak menolong nasib rakyat agar bisa keluar dari currency collapse, Habibie rela menghentikan proyek unggulannya, N-250 IPTN.

Prabowo punya banyak proyek unggulan.

Sudikah distop, eh, dipangkas?

Sejarah, termasuk reformasi, aktornya adalah manusia, yaitu: dialektika pemerintah dengan rakyat yang diperintah.(*)