Menguji Batas Konstitusional Hak Angket DPRD Gowa

Fenomena ini disebut sebagai potensi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh legislatif itu sendiri.

Jika Pansus bergerak hanya bermodal rumor, persepsi sepihak, atau benturan kepentingan kelompok, maka akan terjadi distorsi fungsi kelembagaan.

Proses penyelidikan yang tidak berbasis data objektif terancam bergeser menjadi panggung pembunuhan karakter (character assassination).

Pada titik inilah, kekhawatiran para pakar hukum dan pengamat politik menemukan relevansinya: marwah institusi DPRD Gowa dipertaruhkan di hadapan hukum dan moralitas publik.

Oleh karena itu, Pansus Hak Angket yang kini sudah resmi terbentuk harus dipandang sebagai ujian transparansi, bukan panggung konfrontasi.

Jalan tengah akademis menuntut kedua belah pihak untuk menundukkan ego politik di bawah supremasi hukum.

DPRD Gowa wajib membuka seluruh data dan fakta penyelidikan secara benderang ke ruang publik, demi membuktikan bahwa gerakan mereka murni yuridis dan bebas dari agenda personal.

Sebaliknya, Bupati Gowa selaku kepala daerah juga harus menunjukkan sikap kooperatif, responsif, dan membuka ruang klarifikasi berbasis akuntabilitas data, agar polemik ini tidak menguras energi sosial masyarakat secara berlarut-larut.

Pada akhirnya, publik Gowa harus diletakkan sebagai subjek utama, bukan sekadar penonton drama politik.

Hak angket bukanlah vonis ketukan palu bersalah, melainkan sebuah proses pencarian kebenaran material yang dijamin oleh konstitusi.

Kita semua berharap dinamika politik-hukum di Butta Bersejarah ini bermuara pada perbaikan tata kelola pemerintahan (good governance) demi kemaslahatan warga.

Sungguh ironis jika hak konstitusional yang agung ini justru mengalami reduksi makna, sekadar menjadi komoditas politik elektoral yang mengorbankan kesinambungan pembangunan daerah.(*)