Stadion Sudiang Sudah Bertarif

TRIBUN-TIMUR.COM - Sulawesi Selatan mulai menghitung harga dari setiap jengkal fasilitas publik.

Stadion bahkan sudah dihitung tarifnya meski belum selesai pembangunannya.

Tarif penggunaan Stadion Sudiang Makassar dipatok Rp37,5 juta per event.

Angka yang tidak kecil.

Apalagi stadionnya sendiri belum sepenuhnya berdiri sempurna.

Di sinilah publik mulai mengernyit.

Stadion belum rampung.

Kepastian hukum lahannya juga masih dibayangi gugatan.

Tetapi tarifnya sudah lebih dahulu hadir.

Ibarat rumah, pintunya belum terpasang penuh, tetapi harga sewanya sudah diumumkan.

Tentu tidak salah pemerintah menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Justru aset daerah memang seharusnya produktif.

Jangan sampai fasilitas olahraga dibangun mahal, tetapi kemudian menjadi bangunan megah yang hidup segan mati tak mau.

Pemprov Sulsel benar ketika ingin fasilitas olahraga ikut menopang kas daerah.

Tetapi pertanyaannya bukan pada niatnya.

Pertanyaannya: apakah tarifnya realistis?

Karena olahraga punya dua wajah.

Ia bisa menjadi industri.

Tetapi ia juga ruang pembinaan.

Kalau terlalu mahal, stadion akan jauh dari komunitas olahraga.

Klub amatir sulit menjangkau.

Sekolah dan pembinaan usia muda makin berat mengakses.

Akhirnya fasilitas publik berubah menjadi ruang eksklusif yang hanya sesekali ramai saat event besar.

Dan kita sudah terlalu sering melihat stadion mahal yang akhirnya lebih banyak kosong daripada hidup.

Di titik inilah logika pengelolaan harus diluruskan.

Fasilitas olahraga milik pemerintah tidak boleh hanya dipandang sebagai mesin PAD.

Ia juga investasi sosial.

Mencetak atlet tidak selalu menghasilkan uang cepat.

Tetapi ia menghasilkan kebanggaan daerah, kesehatan masyarakat, dan ruang positif bagi generasi muda.

Maka tarif perlu rasional.

Harus ada skema berlapis.

Event komersial silakan dikenai tarif tinggi.

Konser, liga profesional, sponsor besa.

Wajar membayar mahal.

Tetapi untuk sekolah, klub lokal, SSB, komunitas olahraga, hingga pembinaan atlet daerah, harus ada tarif khusus.

Bahkan subsidi bila perlu.

Karena stadion dibangun bukan hanya untuk menghasilkan uang.

Ia dibangun agar anak-anak Sulsel punya tempat berlari tanpa harus berebut lapangan kosong.

Lebih penting lagi, Pemprov Sulsel harus menuntaskan dulu persoalan paling mendasar: kepastian hukum lahan dan penyelesaian konstruksi.

Jangan sampai stadion sibuk dihitung potensi PAD-nya, tetapi di belakangnya masih berdiri persoalan legalitas yang belum selesai.

Publik tidak anti retribusi.

Tetapi publik juga ingin logika pembangunan tetap waras.

Karena aset olahraga yang baik bukan sekadar menghasilkan pendapatan.

Ia harus menghasilkan prestasi.

Dan lebih jauh lagi: menghasilkan harapan.

Wassalam.(*)