Partai Golkar Sulsel dan DNA Kekuasaan

Oleh: M Fadli Noor
Alumni Golkar Institute

TRIBUN-TIMUR.COM - Kekalahan Partai Golkar di Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 menghadirkan perubahan penting dalam lanskap politik lokal yang selama puluhan tahun didominasi kekuatan politik berwarna kuning tersebut.

Realitas politik ini jangan dipahami hanya sebagai penurunan elektoral biasa karena kekalahan itu sekaligus menandai melemahnya struktur kekuasaan yang selama ini menopang dominasi Partai Golkar di Sulawesi Selatan dimana sejak Orde Baru hingga Pemilu 2019 dikenal luas sebagai salah satu basis sosial dan politik terkuat partai ini.

Dalam sejarah politik Indonesia modern, Partai Golkar selalu memiliki karakter berbeda dibandingkan sebagian besar partai politik nasional lainnya.

Jika sebagian partai tumbuh dari basis ideologi atau gerakan sosial tertentu, maka Golkar berkembang sebagai partai kekuasaan yang menghubungkan negara dengan elite-elite lokal di berbagai daerah strategis.

Richard Sakwa menyebut model organisasi semacam itu sebagai party of power, yaitu partai yang bertahan melalui kemampuan mengonsolidasikan birokrasi, patronase politik, dan jaringan elite nasional secara berkelanjutan.

Di Sulawesi Selatan, karakter tersebut terlihat sangat nyata melalui hubungan kuat antara Golkar, kepala daerah, birokrasi pemerintahan, dan pengusaha lokal selama bertahun-tahun.

Kekuatan politik Golkar di Sulawesi Selatan sebenarnya tidak hanya berasal dari kemampuan organisasi internal partai semata.

Kekuatan tersebut terutama lahir dari keberhasilannya menjadi pusat gravitasi seluruh elite daerah yang memiliki pengaruh sosial, ekonomi, dan birokrasi pemerintahan secara bersamaan.

Menurut perspektif teori patron-client yang dikembangkan James Scott, masyarakat dengan kultur patronal cenderung membangun hubungan politik berdasarkan loyalitas personal dan distribusi sumber daya secara berjenjang.

Pada masyarakat semacam itu, seorang pemimpin dihormati bukan  karena kualitas gagasan ideologisnya, melainkan karena kemampuan menghadirkan akses kekuasaan, perlindungan politik, dan bantuan sosial-ekonomi kepada masyarakat pendukungnya.

Karakter sosial semacam itu masih cukup dominan dalam konfigurasi politik Sulawesi Selatan hingga momentum politik kontemporer saat ini.

Oleh sebab itu partai politik akan jauh lebih efektif apabila dipimpin figur yang memiliki kekuasaan nyata dan kemampuan distribusi patronase politik secara luas dan terukur.

Fakta sejarah kepemimpinan Golkar Sulawesi Selatan hampir selalu berkaitan dengan figur yang memiliki akses langsung terhadap kekuasaan pemerintahan nasional maupun lokal.

Tokoh-tokoh seperti Amin Syam, Syahrul Yasin Limpo, dan Nurdin Halid memperlihatkan bagaimana Golkar Sulsel bertumpu pada figur yang memiliki pengaruh birokrasi, legitimasi elektoral, dan jejaring ekonomi-politik nasional secara bersamaan.

Kekuatan politik seperti itu menurut Pierre Bourdieu terbentuk melalui kombinasi modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi yang saling menopang dalam proses reproduksi kekuasaan elite.

Kombinasi ketiga modal tersebutlah yang membuat Golkar mampu mempertahankan dominasi politiknya di Sulawesi Selatan selama waktu yang sangat panjang dan relatif stabil.

Realitas Pemilu 2024 akhirnya memperlihatkan bahwa struktur kekuasaan yang menopang Golkar Sulsel mulai mengalami keretakan cukup serius dalam beberapa tahun terakhir.

Partai Golkar tampak kehilangan hegemoni dan kemampuan strategis untuk tetap menjadi pusat utama konsolidasi elite politik di daerah ini.

Salah satu analisis untuk memahami realitas Partai Golkar di Sulsel tersebut adalah  menggunakan perspektif Antonio Gramsci yang menyebut bahwa hegemoni politik hanya dapat dipertahankan apabila sebuah kekuatan politik mampu menjaga kepemimpinan sosial di tengah jaringan elite dan masyarakat secara bersamaan.

Ketika elite mulai terfragmentasi dan berpindah ke berbagai kendaraan politik baru, maka hegemoni partai dominan secara perlahan akan mengalami pelemahan struktural yang sulit dihindari.

Fenomena tersebut terlihat cukup jelas dalam situasi politik Golkar Sulsel menjelang dan sesudah Pemilu 2024 berlangsung.

Elite politik lokal kini semakin tersebar ke berbagai partai politik dan tidak lagi terkonsentrasi secara dominan di bawah struktur Partai Golkar seperti periode-periode sebelumnya.

Dalam situasi politik yang semakin kompetitif saat ini, Golkar tidak cukup hanya mengandalkan nostalgia sejarah sebagai partai besar dengan pengalaman panjang kekuasaan nasional.

Politik lokal Sulawesi Selatan masih bekerja melalui logika patronase, personalisasi kepemimpinan, dan konsolidasi elite berbasis kekuasaan nyata dalam pemerintahan daerah.

Oleh sebab itu, Partai Golkar membutuhkan figur pemimpin yang memiliki legitimasi elektoral kuat sekaligus akses langsung terhadap pusat-pusat kekuasaan politik dan ekonomi nasional.

Dalam berbagai pandangan pakar sosilogi dan politik tersebut, kebutuhan menghadirkan kepala daerah aktif sebagai pemimpin Golkar Sulsel menjadi sangat relevan dan strategis untuk masa depan partai.

John Sidel melalui teori local bossism menjelaskan bahwa politik lokal di Asia Tenggara termasuk di Sulsel tentunya, sering ditentukan figur yang mampu menggabungkan kekuasaan administratif, pengaruh sosial, dan sumber daya ekonomi secara bersamaan.

Kepala daerah aktif memiliki seluruh instrumen tersebut karena mereka menguasai birokrasi pemerintahan, simbol kekuasaan, jaringan sosial masyarakat, dan akses terhadap distribusi sumber daya politik daerah.

Selain legitimasi politik dan kekuasaan administratif, faktor modal ekonomi juga menjadi unsur yang semakin menentukan dalam politik demokrasi modern Indonesia saat ini.

Jeffrey Winters menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia berkembang dalam struktur oligarki yang memperlihatkan hubungan sangat erat antara kekuasaan politik dan kekuatan modal ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, Golkar Sulawesi Selatan membutuhkan figur yang mampu menjembatani kepentingan politik daerah dengan pusat kekuasaan nasional, baik dalam lingkar pemerintahan maupun jaringan ekonomi-politik nasional.

Figur semacam itu akan jauh lebih mudah mengonsolidasikan elite daerah, memperkuat mesin partai, serta mengembalikan persepsi publik bahwa Golkar tetap menjadi pusat gravitasi kekuasaan politik paling relevan di Sulawesi Selatan.

Dalam politik modern yang sangat kompetitif, partai tanpa akses terhadap kekuasaan dan modal nasional akan semakin sulit mempertahankan dominasi politik jangka panjang.

Pada akhirnya, kekalahan Golkar di Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024 harus dibaca sebagai krisis reproduksi elite kekuasaan, bukan sekadar penurunan suara elektoral sesaat.

Vilfredo Pareto menjelaskan bahwa organisasi politik hanya dapat bertahan apabila mampu melahirkan elite baru yang memiliki kapasitas hegemonik dan legitimasi sosial kuat secara berkelanjutan.

Ketika elite lama melemah sementara elite baru gagal muncul sebagai pusat konsolidasi kekuasaan, maka organisasi politik akan mengalami stagnasi dan kehilangan daya hegemoniknya secara perlahan.

Golkar Sulawesi Selatan tampaknya sedang menghadapi fase politik semacam itu dalam beberapa tahun terakhir.

Oleh sebab itu, masa depan partai akan sangat ditentukan oleh keberhasilannya menghadirkan figur pemimpin yang memiliki legitimasi elektoral, kekuasaan administratif, akses modal nasional, dan kemampuan konsolidasi elite secara bersamaan.

Dalam kultur politik Sulawesi Selatan yang masih sangat patronal, kepemimpinan partai akan jauh lebih efektif apabila berada di tangan kepala daerah aktif yang telah teruji memenangkan kontestasi politik secara nyata dan berkelanjutan.