Jangan Asal Tutup Prodi, Green Job Butuh Lulusan Multidisiplin

Oleh: Harry Yulianto
Dosen STIE YPUP Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM - Kemdiktisaintek mewacanakan penutupan program studi yang dinilai kurang relevan dengan industri.

Pemerintah menegaskan penutupan adalah opsi terakhir setelah evaluasi mutu dan keberlanjutan akademik.

Wacana ini dikritik Komisi X DPR.

Perguruan tinggi tidak boleh menjadi pabrik tenaga kerja.

Fungsi kampus lebih luas: mengembangkan ilmu dasar, kebudayaan, dan daya kritis bangsa.

Daripada menutup, prodi yang kurang relevan sebaiknya direvitalisasi melalui penguatan kurikulum dan pendekatan multidisiplin.

Namun, di tengah wacana penutupan, pemerintah justru gencar mendorong green job.

Ironis: ingin lapangan kerja ramah lingkungan, tetapi menutup disiplin ilmu yang menopangnya.

Green Job: Bukan Sekadar Teknologi Hijau

ILO (2018) mendefinisikan green job sebagai pekerjaan layak yang membantu melestarikan lingkungan.

Cakupannya luas: teknisi panel surya, analis kebijakan iklim, peneliti hayati, hingga jurnalis lingkungan.

Jangan bayangkan green job hanya helm proyek dan kabel.

Perusahaan energi terbarukan butuh public relation officer yang paham lingkungan.

Lembaga konservasi butuh antropolog untuk negosiasi dengan masyarakat adat.

Pemerintah butuh lulusan hukum yang menguasai perizinan karbon.

Tanpa keahlian lintas disiplin, proyek hijau bisa gagal.

Studi ILO (2022) menunjukkan lebih dari 40 persen perusahaan di sektor ekonomi hijau kesulitan merekrut tenaga kerja dengan kombinasi keterampilan teknis dan non-teknis.

Banyak lowongan green job butuh komunikasi, negosiasi, dan kebijakan yang tidak diajarkan di prodi teknik murni.

Bukankah ini alarm?

Menutup prodi non-teknis sama dengan memutus pasokan talenta untuk pekerjaan hijau.

Lalu, siapa yang menyuarakan keadilan iklim jika prodi sosial dan humaniora dibungkam?

Memutus Rantai Kekeliruan Berpikir

Banyak pihak beranggapan prodi yang lulusannya tak terserap di industri konvensional otomatis tidak relevan.

Padahal relevansi tak hanya diukur dari penyerapan di sektor lama.

Permintaan lulusan humaniora di green job meningkat.

Asumsi keliru lain: semua prodi harus menghasilkan lulusan siap pakai secara teknis.

Green job butuh pemikir kritis, komunikator ulung, perancang kebijakan, kompetensi yang diasah di filsafat, sastra, sosiologi, dan hukum.

Siapa yang merumuskan kebijakan transisi energi berkeadilan jika hanya insinyur yang bicara?

Ada yang menganggap prodi kecil tidak layak dipertahankan.

Di Jerman dan Denmark, prodi humaniora tetap hidup karena diwajibkan mengambil materi keberlanjutan.

Lulusannya menjadi perencana kota hijau, konsultan CSR, atau analis dampak lingkungan.

Bayangkan jika semua prodi ilmu sosial ditutup.

Siapa merancang pajak karbon yang adil?

Siapa meneliti persepsi masyarakat terhadap pembangkit listrik tenaga sampah?

Green job tidak optimal jika hanya fokus pada mesin, melupakan manusia.

Ilustrasi: Prodi Non-Teknis yang Berkontribusi

Perhatikan skenario ini.

Prodi Antropologi yang nyaris ditutup diberi mata kuliah "Etnografi Perubahan Iklim".

Lulusannya menjadi mediator konflik di konservasi mangrove.

Prodi Sastra Inggris dengan konsentrasi "Komunikasi Lingkungan" melahirkan penulis laporan keberlanjutan.

Prodi Filsafat dengan peminatan "Etika Lingkungan" melahirkan lulusan yang direkrut think tank kebijakan iklim.

Bayangkan keluhan manajer SDM LSM: "Kami kesulitan mencari lulusan yang bisa menulis proposal konservasi sekaligus memahami perilaku masyarakat pesisir.

Sarjana biologi saja tidak cukup." Green job haus akan lulusan lintas disiplin.

Prodi yang nyaris ditutup bisa diselamatkan dengan revitalisasi kurikulum hijau, bukan dimatikan.

Biayanya jauh lebih murah daripada membangun prodi baru.

Mengapa memilih jalan yang lebih mahal dan merusak?

Tiga Langkah Strategis

Pertama, mewajibkan green literacy di semua prodi.

Setiap mahasiswa mengambil minimal dua mata kuliah keberlanjutan.

Ini meningkatkan relevansi tanpa menutup prodi.

Kedua, pemerintah memberi insentif untuk prodi yang bertransformasi hijau.

Dana hibah khusus untuk prodi non-teknis yang mengintegrasikan green job ke kurikulum.

Ketiga, menghentikan wacana penutupan massal.

Mengganti dengan moratorium evaluasi berbasis indikator multidimensi, bukan hanya jumlah peminat.

Melibatkan asosiasi industri green job dalam menyusun kriteria.

Rejuvenasi, Bukan Penutupan

Menutup prodi secara asal adalah jalan pintas yang merusak ekosistem keilmuan.

Relakah kita kehilangan laboratorium berpikir kritis demi efisiensi semu?

Green job tak akan subur tanpa lulusan yang berpikir kritis, berkomunikasi lintas budaya, dan merancang kebijakan adil.

Kompetensi itu lahir dari prodi multidisiplin.

Daripada menutup, mari lakukan rejuvenasi pada setiap prodi yang tertatih.

Jangan sampai semangat hijau mematikan warna-warna keilmuan yang menjadi fondasi peradaban.(*)