Otonomi dan Astacita

Hari ini, dalam lanskap kebijakan yang dibingkai oleh semangat Astacita, kita menyaksikan babak baru dari cerita lama itu. Program-program besar dirancang dengan ambisi nasional yang menggebu.

Anggaran digelontorkan dalam skala yang mencengangkan. Narasi pembangunan dikemas dengan bahasa yang megah: transformasi, akselerasi, lompatan besar. Tetapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan sederhana yang terasa mengganggu: di mana posisi daerah?

Pemerintah daerah kini tampak lebih seperti “lokasi proyek” ketimbang pemilik gagasan. Mereka menjadi lokus—tempat program dijalankan.

Mereka juga menjadi beneficiary—penerima manfaat yang sudah ditentukan bentuk dan ukurannya. Tetapi apakah mereka masih menjadi subjek? Di situlah masalahnya.

Otonomi daerah yang dulu dielu-elukan sebagai pilar demokrasi lokal, kini seperti dipaksa mengenakan seragam baru yakni seragam kepatuhan.

Kepala daerah bukan lagi arsitek pembangunan, melainkan manajer implementasi. Mereka diminta cepat, tepat, dan patuh tetapi tidak selalu diberi ruang untuk berbeda.

Padahal, keberagaman daerah adalah kenyataan yang tidak bisa dinegosiasikan. Apa yang berhasil di satu wilayah belum tentu relevan di wilayah lain. Tetapi pendekatan yang semakin terpusat cenderung menyederhanakan kompleksitas itu.

Semua diperlakukan seolah-olah memiliki kebutuhan yang sama, ritme yang sama, bahkan masalah yang sama. Ini bukan lagi soal efisiensi.

Ini soal cara pandang. Ada semacam kerinduan lama yang muncul kembali: kerinduan untuk mengendalikan segalanya dari satu titik.

Kerinduan yang dibungkus dengan alasan percepatan pembangunan. Kerinduan yang tampak rasional di permukaan, tetapi berpotensi mengikis fondasi yang dulu kita bangun dengan susah payah.

Ironisnya, semua ini terjadi tanpa perlawanan yang berarti. Otonomi daerah tidak runtuh karena diserang, tetapi karena perlahan ditinggalkan.

Ia tidak lagi menjadi wacana utama. Tidak lagi menjadi semangat yang diperjuangkan. Ia hanya disebut-sebut dalam teks regulasi, tetapi kehilangan ruh dalam praktik.

Kita mungkin sedang menyaksikan fase di mana otonomi daerah berubah menjadi simbol dan bukan lagi sistem yang hidup.

Ia masih ada dalam dokumen, tetapi tidak lagi terasa dalam pengambilan keputusan. Ia masih disebut dalam pidato, tetapi jarang benar-benar dijalankan.

Dan di titik ini, kita perlu jujur apakah yang kita jalankan hari ini masih bisa disebut otonomi? Ataukah kita hanya sedang mengulang sejarah, dengan gaya yang lebih modern, bahasa yang lebih canggih, dan kemasan yang lebih meyakinkan?