Tanah Genting di Makassar

Kasus ini lantas mencuat bagai gunung es. Baru puncaknya yang tampak. Banyak kasus lain belum terkuak. Kali ini, yang kena adalah JK sehingga seketika menjadi bola panas dan isu nasional.

JK turun langsung dan berbicara keras bukan sekadar menggugat kepentingan pribadinya semata. Ia menggugat sistem, mewakili kasus lain soal hak dan kepemilikan tanah. Masalah ketidakadilan yang dialami rakyat.

Terutama kasus yang dihadapi dan dialami orang kecil dan lemah yang tak punya daya perlawanan. Gara-gara direcoki sindikat mafia tanah di Makassar, dan daerah lainnya, yang sudah menggurita dari dari tingkat paling bawah sampai paling atas.

Persoalan keagrariaan, kepemilikan tanah, peradilan kasus-kasus agraria di Kota Makassar tampaknya sudah berada pada titik nadir. Jika tokoh sekelas JK saja bisa mengalami kasus seperti ini, orang kecil dan lemah apalah dayanya. Hanya bisa mengurut dada menangisi ketidakadilan yang dialaminya.

Itu semua akibat karut-marutnya hukum dan tata kelola administerasi pertanahan, yang kemudian dimanfaatkan sindikat jaringan mafia tanah. Tidak tertutup kemungkinan menjadi bom waktu pemicu konflik besar-besaran yang berkepanjangan. 

Jangan sampai rakyat memilih jalan dan caranya sendiri menyelesaikan masalahnya, mempertahankan hak hidupnya, karena hilangnya kepercayaan mereka pada sistem hukum kepemilikan yang porak-peranda dan tergadai oleh para mafia.*