Pembangunan 'Berkelanjutan' Manusia dan Gender

Capaian lain terlihat pada laporan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2024, Sulsel mencatat nilai 91,23, menandakan kemajuan dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang kesehatan dan pendidikan.

Perempuan di provinsi ini memiliki umur harapan hidup lebih tinggi dibanding laki-laki (73 tahun berbanding 68 tahun) dan tingkat partisipasi pendidikan yang terus meningkat.

Namun, tantangan besar masih membayangi. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan baru mencapai sekitar 51 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai lebih dari 80 persen.

Ketimpangan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural dalam akses terhadap pekerjaan layak, kepemilikan aset, dan posisi manajerial. Keterwakilan perempuan di parlemen juga belum ideal—masih di bawah 20 persen.

Padahal, kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan publik berperan penting dalam memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada keluarga serta masyarakat rentan.

Dengan demikian, kesetaraan gender di Sulsel telah berkembang dari sisi akses, tetapi belum pada sisi pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. Ini menegaskan perlunya kebijakan afirmatif dan gender mainstreaming yang lebih kuat dalam perencanaan pembangunan daerah.

Integrasi Pembangunan, SDM, dan Gender

Ketiga laporan BPS tersebut menyiratkan hubungan erat antara pembangunan ekonomi, kualitas SDM, dan keadilan gender. Peningkatan pendidikan perempuan, misalnya, berkontribusi langsung terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesehatan keluarga.

Sebaliknya, jika perempuan terpinggirkan dari ekonomi formal, maka produktivitas daerah pun terhambat. Keterpaduan antara dimensi ekonomi dan sosial menjadi kunci untuk membangun Sulsel yang inklusif.

Dalam konteks ini, pembangunan manusia bukan hanya hasil dari kebijakan ekonomi, tetapi juga prasyarat bagi keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri.

Guna memperkuat kemajuan pembangunan manusia di tingkat daerah, khususnya di Sulsel, diperlukan langkah strategis yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

Setidaknya ada tiga bidang yang dapat diperkuat untuk memastikan pembangunan yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan gender.

Pertama, pemerataan kualitas pendidikan dan kesehatan. Upaya pemerataan perlu diarahkan pada penguatan layanan pendidikan menengah dan vokasi di wilayah dengan akses terbatas, program kesehatan berbasis komunitas, khususnya untuk ibu dan anak, integrasi digitalisasi layanan publik untuk menjangkau masyarakat yang terpencil, sejalan dengan UN Digital Inclusion Framework.

Dengan demikian, investasi pada SDM di tingkat daerah bukan hanya urusan sosial, tetapi strategi ekonomi jangka panjang untuk memperkuat produktivitas wilayah.

Kedua, penguatan ekonomi berbasis perempuan. Upaya yang dapat ditempuh melalui pelatihan kewirausahaan perempuan di sektor kreatif, pertanian, dan digital, kemudian adanya skema pembiayaan mikro dan koperasi inklusif yang mendukung kepemilikan aset oleh Perempuan, serta integrasi prinsip gender-responsive budgeting dalam perencanaan pembangunan daerah.

Langkah-langkah ini konsisten dengan UN Women’s Women’s Economic Empowerment Strategy, yang menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai kunci akselerator pembangunan berkelanjutan.