Desentralisasi Kehilangan Nafas: Ketika Uang Daerah Mengendap

Pusat menjaga disiplin fiskal nasional, sementara daerah diberi ruang fleksibilitas sesuai kapasitasnya. 

Model asimetris ini telah berhasil di Turki dan Korea Selatan: daerah yang kuat diberi keleluasaan lebih, yang lemah dibimbing hingga siap.

Kunci keberhasilannya satu: kepercayaan.

Di Sulawesi Selatan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulsel memiliki posisi penting sebagai jembatan antara logika fiskal pusat dan kebutuhan daerah.

Melalui forum koordinasi dan analisis regional, DJPb dapat memastikan uang publik tidak sekadar tercatat, tapi benar-benar bekerja untuk rakyat. 

Karena fungsi kas negara bukan hanya menyimpan uang, tetapi memastikan setiap rupiah menciptakan manfaat.

Dana Rp 1,2 triliun yang mengendap itu bukan hanya masalah akuntansi, tetapi pertanyaan moral: mengapa uang rakyat tak segera kembali ke rakyat? 

Mengapa otonomi berhenti pada tabel Excel dan tak sampai ke sawah, pelabuhan, dan sekolah?

Desentralisasi seharusnya menghidupkan semangat lokal, memberi ruang bagi inovasi dan kemandirian. 

Namun selama pusat dan daerah masih saling curiga, uang akan terus tidur di kas, dan pembangunan hanya akan hidup di laporan tahunan.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata fiskal—tapi soal iman institusional.

Apakah negara masih percaya pada dirinya sendiri? Apakah kita berani memberi kepercayaan kepada daerah untuk tumbuh, belajar, dan bertanggung jawab?

Sulawesi Selatan memiliki potensi besar: lautnya, tanahnya, manusianya.

Yang dibutuhkan hanyalah sistem yang berani percaya bahwa keputusan terbaik sering datang dari bawah, bukan dari atas. 

Karena uang publik bergerak adalah tanda negara hidup, dan uang mengendap hanyalah tanda negara takut pada dirinya sendiri.(*)