Opini
Dari Janji ke Aksi: Wakil Rakyat sebagai CEO Amanah Publik
Padahal, dari 20.578 total senator dan legislator di seluruh Indonesia, masih banyak yang bekerja dengan integritas.
Tayang:
Editor:
Edi Sumardi
Kekuasaan bukanlah hak istimewa pribadi, melainkan amanah publik.
Demokrasi adalah kontrak sosial di mana wakil rakyat dipilih untuk mengelola kepentingan bersama.
Jika seorang CEO bisa dipecat karena gagal menjaga kepercayaan pemegang saham, maka wakil rakyat juga harus siap menerima konsekuensi politik ketika gagal menunaikan janji kepada rakyat.
Dengan meneguhkan kembali komitmen, integritas, dan keteladanan, lembaga legislatif dapat kembali menjadi rumah kebangsaan yang membanggakan.
Wakil rakyat sejati bukan hanya pandai berjanji, tetapi juga berkomitmen sebagai CEO Amanah Publik untuk menepatinya.
Inilah jalan terbaik untuk mengembalikan marwah politik dan menjaga masa depan demokrasi.(*)
Berita Terkait: #Opini
| Paskibraka, Prasangka, dan Janji Bhinneka Tunggal Ika |
|
|---|
| Paradoks Demokrasi Liberal: Ketika Pilihan Individu Terbentur Tembok Kultural dan 'Ewuh Pakewuh' |
|
|---|
| Spirit Kurban di Tengah Zaman yang Serba Transaksional |
|
|---|
| Pesan Kemanusiaan di Puncak Ketaatan Berkurban |
|
|---|
| Normalisasi Gaya Hidup Modern dan Erosi Budaya Makassar |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/20250919-Ketua-Fraksi-Nasdem-DPRD-Sulsel-Muhammad-Sadar.jpg)