Parpol, Berbenahlah

Oleh; Abdul Karim

Ketua Lakpesdam NU Sulsel, Majelis Demokrasi & Humaniora

TRIBUN-TIMUR.COM - NEGARA dan kemarahan, keduanya begitu dekat hari-hari ini. Kemarahan di masa lalu—1998, seolah terputar lagi. Dan kita menonton kemarahan itu dari dekat ataupun medsos. 

Dimasa lalu, kemarahan tumpah disetiap jalan, di depan gedung-gedung parlamen—tempat kaum terhormat berkantor.

Tujuannya satu; hentikan Orde baru (Orba) dengan mundurkan Soeharto. Kemarahan itu menyasar rezim lantas menjalar. Dan Orba rubuh setelah 32 tahun berkuasa. 

Kini diera demokrasi, kemarahan membuncah. DPR dikepung massa. Sementara di sejumlah daerah—termasuk Makassar—gedung wakil rakyat dibakar massa.

Salahkah demokarsi? Tentu tidak. Yang keliru adalah para stakholders demokrasi yang tidak konsisten pada demokrasi.

Padahal, pemilu sebagai jalan menuju kursi legislator dengan suara rakyat adalah bahagian dari proses demokrasi. Amanah dibilik suara dikhianati sepanjang masa. 

Yang fatal, sejumlah rumah wakil rakyat di Jakarta dijarah massa. Rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach hingga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Mereka adalah pemegang amanah rakyat. Rakyat marah, sebab amanah itu tak kunjung dibumikan. 

Mereka beranggapan rakyat dan dirinya jauh jaraknya sehingga mustahil baginya rakyat datang menagih.

Dan mereka pun berpikir bahwa usai terpilih dengan membagi amplop atau sembako “haram” itu urusan dengan rakyat dianggap tuntas.

Mereka berasumsi entitas kehidupan rakyat terpisah dari mereka. Mereka berpikir rakyat tak mungkin bergolak. 

Sri Mulyani yang menteri  keuangan itu pun akhir-akhir ini seringkali mengeluarkan pernyataan yang menyakiti rakyat.

Mulai soal gaji guru dan dosen, hingga tekadnya memungut pajak hingga level rakyat bawah dengan penegakan hukum ketat.

Tentu rakyat tak rela, sebab kondisi perekonomian bawah mengalami kemarau panjang. Amanah sebagai menteri dirasakan tak memihak rakyat. 

Sementara rakyat dengan sadar merasakan bahwa kesusahan hidupnya terbit lantaran amanah yang dititipkan dikhianati dengan segala dalih.

Aspirasi yang sering diteriakkan rakyat, tak didengar oleh mereka. Barangkali hanya setan-setan laknat yang mendengarnya. 

Lalu saban hari rakyat menyimak para pemegang amanah itu diborgol KPK atau kejaksaan.

Mereka terlibat korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan nyata terhadap amanah rakyat. 

Mereka yang diprotes oleh rakyat adalah sejumlah legislator dan parlamen secara umum.

Rakyat memprotes kinerjanya, rakyat membutuhkan pembelaannya ditengah kesusahan ekonomi dan kerumitan mata pencaharian. Namun, mereka malah berkata senonoh pada rakyat. 

Apa artinya? Ini menunjukan dua hal. Pertama, kinerja, aspek ini berkait dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Bila SDM rendah, mustahil ada hasil kinerja yang memuaskan. Bila kinerja tak memuaskan tentu pemeberi amanah kecewa. 

Kedua, argumen senonoh. Aspek ini berkait dengan kualitas moral.

Mewakili rakyat dengan SDM yang cukup menjadi timpang ketika aspek moral kosong. Apalagi bila SDM tak layak, moralitas biasanya kian negatif. 

Aspek SDM dan moralitas tak diletakkan sebagai prasyarat internal parpol dalam menjaring bakal calegnya.

Mereka bahkan mungkin tak punya standar mutu dalam menjaring caleg-calegnya. Padahal, mutu komptensi SDM dan mutu moralitas merupakan pondasi pokok seorang legislator. 

Itulah pentingnya parpol membenahi rekruitmen bakal caleg yang hendak disodorkan pada rakyat untuk dipilih.

Dimasa datang, parpol harus punya mekanisme permanen yang relevan dengan standar SDM dan standar moralitas dalam menjaring caleg.  

Dan sangat perlu bakal caleg dimasa datang diseleksi tertulis dan wawancara oleh penyelenggara pemilu. Untuk apa? Agar rakyat tak kecewa. Parpol, berbenahlah.