Karangan Bunga untuk Menteri Keuangan, Suara Dosen Menanti Perubahan

Awal 2025, kabar baik datang. Melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025, dosen ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi resmi menerima tunjangan kinerja (tukin).

Kebijakan ini menyentuh lebih dari 31 ribu dosen di PTN Satker, PTN BLU (belum remunerasi), dan LLDikti, dengan estimasi anggaran Rp2,66 triliun.

Skemanya cukup progresif. Jika nilai tukin lebih besar dari tunjangan profesi, dosen menerima selisihnya.

Misalnya, guru besar yang sebelumnya mendapat tunjangan profesi Rp6,7 juta kini berhak atas tambahan hingga Rp12 juta lebih, sesuai kelas jabatan.

Bagi banyak dosen, ini pengakuan penting atas kerja intelektual mereka.

Namun, ada catatan kritis.

Penerapan tukin belum menyentuh seluruh dosen. PTN Berbadan Hukum dan PTN BLU yang sudah memiliki sistem remunerasi tidak tercakup dalam Perpres ini, menimbulkan kesan ketidakadilan.

Mekanisme pencairan dan evaluasi kinerja masih belum jelas.

Nominal tukin dosen juga jauh lebih rendah dibandingkan kementerian atau lembaga lain dengan tanggung jawab serupa.

Kritik Realistis

Kebijakan tukin patut diapresiasi sebagai langkah awal.

Namun, kritik tetap perlu agar kebijakan tidak berhenti sebagai solusi parsial.

Pendidikan tinggi hanya akan kokoh bila seluruh dosen ASN diperlakukan setara, tanpa diskriminasi kelembagaan.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal negara tidak bisa diabaikan.

APBN memang tidak mampu menjawab semua tuntutan sekaligus.