Antimager vs Antidemo: Antara Gerak yang Dirayakan dan Gerak yang Dikendalikan

Di sinilah memori Orde Baru muncul kembali dalam imajinasi kolektif warga. Bukan karena kita kembali ke rezim otoriter, tetapi karena ada authoritarian residue. Sisa cara berpikir lama yang masih hidup dalam praktik kekuasaan demokratis. Negara nyaman dengan keramaian yang jinak, dan gelisah dengan keramaian yang kritis.

Rasionalitas Kekuasaan dan Investasi

Max Weber membedakan rasionalitas nilai dan rasionalitas instrumental. Dalam kasus ini, negara jelas bergerak dengan rasionalitas instrumental. Demonstrasi dinilai bukan dari substansi tuntutannya, tetapi dari dampaknya terhadap iklim investasi.

Masalahnya, ketika rasionalitas instrumental mendominasi tanpa penyeimbang nilai demokrasi, kebijakan publik kehilangan kompas etisnya. Stabilitas ekonomi dijadikan alasan untuk menertibkan ekspresi politik. Padahal demokrasi selalu mengandung ketidaknyamanan.

Yang membuat situasi ini penting dicermati adalah fakta sederhana namun krusial. Figur yang menyeru warga bergerak melalui Anti Mager dan figur yang ingin mengontrol gerak warga melalui Satgas Demonstrasi adalah orang yang sama. 

Dan ia bukan pejabat sementara. Ia adalah gubernur yang dipilih oleh mayoritas warga Sulsel dalam Pilkada 2024.

Ini harusnya semakin menyadarkan bahwa pilihan politik warga tidak berhenti di bilik suara.

Pemimpin yang dipilih membawa satu paket nilai. Cara pandang. Naluri kekuasaan. 

Apa yang hari ini tampak sebagai kebijakan teknokratis bisa besok menjelma menjadi pembatasan hak, jika warga lengah membaca arah kekuasaan.

Sosiologi politik mengajarkan, demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi soal kesadaran warga. Warga tidak cukup aktif bergerak di jalan sehat, tetapi juga harus aktif membaca tanda-tanda kekuasaan.

Ketika negara mulai membedakan gerak yang “baik” dan gerak yang “perlu diawasi”, publik harus bertanya: siapa yang menentukan standar itu? Untuk kepentingan siapa?

Tajuk ini tidak menolak Anti Mager. Tidak pula menolak ketertiban. Tetapi ia mengingatkan: hak bergerak warga tidak boleh bergantung pada apakah gerak itu disukai penguasa atau tidak.

Karena sejarah menunjukkan, pembatasan tidak selalu datang dengan larangan keras. Ia sering datang dengan bahasa lembut, niat baik, dan alasan investasi.

Dan pada akhirnya, warga Sulsel perlu lebih selektif dan berhati-hati: bukan hanya dalam bergerak, tetapi juga dalam memilih siapa yang akan mengatur, merayakan, sekaligus mengendalikan gerak itu.(*)