Antimager vs Antidemo: Antara Gerak yang Dirayakan dan Gerak yang Dikendalikan

TRIBUN-TIMUR.COM - Ironi ini terlalu rapi disebut kebetulan. Bisa saja lupa nama tapi masih ingat rasa.

Hanya berselang dua hari setelah Jalan Sehat Anti Mager, Sulsel melahirkan Satgas Antigerak.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Jalan Sehat Anti Malas Gerak (Anti Mager) di Makassar pada Minggu, 8 Februari 2026. 

Lalu pasa Selasa, 10 Februari 2026, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memproklamirkan Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi. Keduanya bertolak belakang. Bagai siang dan malam. Laksana tawa dan tangis. Ibarat air dan api. Surga dan neraka.  

Jalan Sehat Antimager, sebuah perayaan tubuh dan ego. Di sana kegembiraan, dan partisipasi massal. Satgas Antidemo entitas pengawasan dan pembatasan. Di sini ada amarah dan pengekangan. 

Dua kebijakan. Dua narasi. Satu aktor politik yang sama.

Dalam satu momen, pemerintah mendorong warganya bergerak sebebas-bebasnya. Dalam momen lain, mereka mulai merancang mekanisme untuk mengawasi, membatasi, dan mengarahkan gerak warga itu sendiri. Semua terjadi di Sulawesi Selatan. 

Kekuasaan atas Gerak

Di sinilah persoalan sosiologisnya bermula.`

Michel Foucault, dalam kajian biopolitics, menjelaskan bahwa negara modern tidak lagi bekerja terutama melalui represi fisik. Negara modern bekerja melalui pengelolaan tubuh dan kehidupan sehari-hari. Negara mengatur bagaimana warga hidup sehat, bekerja, bergerak, bahkan bersenang-senang.

Program Anti Mager adalah contoh klasik dari biopolitik positif. Dimana negara hadir sebagai promotor kesehatan, kebersihan, dan kebugaran. Tubuh warga diproduksi sebagai tubuh ideal. Tubuh yangaktif. Tubuh yang,patuh. Dan tubuh yang terlibat. Jalan sehat, bersih-bersih, tanam pohon, selfie bersama pejabat. Semuanya membentuk citra harmoni antara negara dan masyarakat.

Namun Foucault juga mengingatkan biopolitik selalu memiliki sisi lain. Ada kontrol. Tubuh yang dirayakan adalah tubuh yang tidak membawa ancaman makna. Tubuh yang bergerak di luar desain negara dianggap berbahaya. Terutama tubuh yang bergerak sambil menuntut, memprotes, dan menggugat. Tubuh seperti ini dipandang sebagai risiko.

Maka lahirlah Satgas Pencegahan dan Penanganan Demonstrasi.

Dalam sosiologi gerakan sosial, demonstrasi dipahami bukan sekadar kerumunan. Ia dipahami sebagai collective action with meaning. Tindakan kolektif yang membawa simbol, pesan, dan tuntutan. 

Charles Tilly menyebutnya sebagai repertoires of contention. Cara warga menyatakan keberatan ketika saluran formal dianggap buntu.