Tim PPATK dan KY di Makassar

Keberadaan tim KY dan PPATK di Makassar menarik perhatian karena mereka datang di tengah masih memanaskan isu “sengketa lahan” antara PT Hadji Kalla dan PT GMTD.

KY adalah lembaga pemantau dan penjaga perilaku hakim. 

Didirikan Oktober 2005, lembaga ini berwenang mengawasi dan memberi sanksi atas perilaku dan etika hakim dan elemen aparat penegak hukum di pengadilan, termasuk panitera dan stafnya.

Hingga Juni 2025, Mahkamah Agung mencatat ada sekitar 8.711 hakim di 514 kabupaten/kota pada 36 provinsi.

Ini termasuk hakim dari 4 kamar peradilan umum,  peradilan agama,  hakim peradilan tata usaha negara, dan hakim peradilan militer.

Di Jakarta, Selasa (11/11/2025), Ketua Mahkamah Agung (MA), Prof Dr H Sunarto MH menutup Rapat Pleno 4 Kamar Kesekretariatan (panitera) di Mahkamah Agung.

Rapat tahunan membahas sejumlah isu hukum dan etika hakim dalam praktik peradilan.

Bangun Masjid

Perkembangan lain, Jusuf Kalla memerintahkan manajemen PT Hadji Kalla membangun masjid di atas lahan miliknya yang sedang disengketakan dengan PT GMTD Tbk, di Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel.

"Saat ini sudah berdiri masjid darurat berlantai papan, atap terpal, dan dinding dari panel. Alhamdulillah, masjid itu digunakan orang-orang yang menjaga lahan di sana dan juga terbuka untuk umum," kata koordinator lapangan PT Hadji Kalla, Faisal Ramli, kepada Tribun-Timur.com, Rabu (12/11/2025).

Petugas yang berjaga di lahan milik Kalla rutin shalat berjamaah.

"Sebelum ada masjid darurat, mereka shalat berjamaah di dalam Bank Mega atau Masjid Al Ansar Nur Amelia," kata Faisal.

Selain shalat, masjid darurat itu juga digunakan pengajian setiap pekan.

"Besok akan digelar pengajian ba'da (setelah) ashar hingga isya," ujar Faisal lebih lanjut.

Kalla merencanakan membangun masjid permanen di atas lahan itu, namun tanah timbunannya masih menunggu proses pemadatan.

Pada Rabu (5/11/2025) lalu, Jusuf Kalla datang meninjau lahan miliknya seluas 16,4 Ha itu.