Sosok Ferry Sekdis Dinas PU Riau Pengepul 'Jatah Preman' Gubernur Tapi Belum Tersangka KPK

Jabatan Saat Ini: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

Status Hukum Terkini: Saksi (Belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK per 6 November 2025).

Keterlibatan Kasus: Terjaring dalam OTT KPK terkait kasus dugaan pemerasan dengan modus "jatah preman" yang menjerat Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid.

-Peran Ferry Yunanda dalam Kasus Pemerasan

Meskipun statusnya masih sebagai saksi, KPK telah mengungkap peran sentral Ferry Yunanda dalam konstruksi perkara pemerasan anggaran infrastruktur di lingkungan Pemprov Riau:

Pengepul Dana (Peran Sentral): Ferry Yunanda disebut memiliki peran sentral sebagai pengepul dana (fee proyek atau "jatah preman") dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR PKPP.

Menerima Setoran: Ia berperan mengumpulkan dana pada dua setoran pertama (dari total tiga setoran) pada Juni dan Agustus 2025.

Meneruskan Dana: Dana yang dikumpulkan tersebut kemudian diserahkan kepada Gubernur Abdul Wahid melalui pejabat lain, termasuk Kepala Dinas PUPR dan Tenaga Ahli Gubernur.
 

-Alasan KPK Belum Menetapkan Tersangka

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan alasan mengapa Ferry Yunanda belum ditetapkan sebagai tersangka, meskipun perannya cukup aktif:

• Keterbatasan Waktu: KPK hanya memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan dalam OTT.
• Kecukupan Alat Bukti: Pada pemeriksaan awal, alat bukti yang dimiliki KPK untuk menetapkan Ferry Yunanda sebagai tersangka belum dianggap cukup firm (memenuhi kecukupan).
• Pendalaman Lanjutan: KPK menegaskan bahwa status hukum Ferry Yunanda masih dalam proses pendalaman penyidik, dan tidak menutup kemungkinan statusnya akan dinaikkan jika ditemukan bukti yang cukup.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com