Menkeu Purbaya
KPK Setuju Pernyataan Menkeu Purbaya, Kasus Jual Beli Jabatan di Bekasi Diungkit Lagi
Menkeu sebelumnya menyinggung maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.
TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Purbaya menyampaikan kasus korupsi masih jadi pekerjaan rumah (PR) utama bangsa Indonesia.
“Ya, sepakat dengan hal tersebut, karena memang korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu PR utama bangsa Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Budi Prasetyo mengatakan, baik KPK maupun Kemenkeu memiliki semangat yang sama untuk mendorong perbaikan-perbaikan, termasuk tata kelola.
Ia pun mengapresiasi Purbaya yang memakai Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dibuat lembaga antirasuah untuk mengingatkan masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi.
“KPK tentu menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan yang menggunakan data SPI sebagai salah satu basis untuk melihat dan mengontrol anggaran-anggaran di daerah, karena memang anggaran ini menjadi salah satu fokus area KPK juga,” katanya.
Menkeu sebelumnya menyinggung maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.
Menkeu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 pada 20 Oktober 2025, bahkan menyampaikan data SPI 2024 oleh KPK untuk memperlihatkan banyaknya pemerintah daerah masuk ke dalam zona merah atau rawan kasus korupsi.
"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, yakni dari suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Menkeu.
Lantas, bagaimanakan sebenarnya kasus jual beli jabatan di Bekasi?
Kasus jual beli jabatan di Bekasi
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membantah ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya.
"Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak?," ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).
Tri memastikan, seleksi pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.
Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, kasus jual beli jabatan memang benar pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
| Ribut di Medsos Tapi Tak Pernah Temui Purbaya, Dedi Mulyadi: Tak Semudah Ketemu Pacar |
|
|---|
| Populer saat Ekonomi Rakyat Sulit, Analis Curiga Purbaya Dibekingi Buzzer |
|
|---|
| HIMPI Dukung Purbaya Larang Keras Bisnis Impor Pakaian Bekas |
|
|---|
| Menkeu Purbaya Klaim Keamanan Siber Administrasi Perpajakan Inti Paling Top, Komdigi Bakal Diajari |
|
|---|
| DPR RI Fraksi PDIP Turun Tangan saat Menkeu Purbaya dan Dedi Mulyadi Terus-terusan Bersiteru |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.