Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Menkeu Purbaya

KPK Setuju Pernyataan Menkeu Purbaya, Kasus Jual Beli Jabatan di Bekasi Diungkit Lagi

Menkeu sebelumnya menyinggung maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.

Editor: Ansar
Kolase Tribun-timur.com
KPK - PURBAYA - Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025). Budi Prasetyo mengatakan, baik KPK maupun Kemenkeu memiliki semangat yang sama untuk mendorong perbaikan-perbaikan, termasuk tata kelola.  

TRIBUN-TIMUR.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menyampaikan kasus korupsi masih jadi pekerjaan rumah (PR) utama bangsa Indonesia.

“Ya, sepakat dengan hal tersebut, karena memang korupsi sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu PR utama bangsa Indonesia,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Budi Prasetyo mengatakan, baik KPK maupun Kemenkeu memiliki semangat yang sama untuk mendorong perbaikan-perbaikan, termasuk tata kelola. 

Ia pun mengapresiasi Purbaya yang memakai Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dibuat lembaga antirasuah untuk mengingatkan masih banyaknya kasus tindak pidana korupsi.

“KPK tentu menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan yang menggunakan data SPI sebagai salah satu basis untuk melihat dan mengontrol anggaran-anggaran di daerah, karena memang anggaran ini menjadi salah satu fokus area KPK juga,” katanya.

Menkeu sebelumnya menyinggung maraknya tindak pidana korupsi yang dinilai menghambat realisasi program pemerintah.

Menkeu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 pada 20 Oktober 2025, bahkan menyampaikan data SPI 2024 oleh KPK untuk memperlihatkan banyaknya pemerintah daerah masuk ke dalam zona merah atau rawan kasus korupsi.

"Data KPK juga mengingatkan kita dalam tiga tahun terakhir masih banyak kasus di daerah, yakni dari suap audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Sorong dan Meranti, jual beli jabatan di Bekasi, sampai proyek BUMD di Sumatera Selatan. Artinya, reformasi tata kelola ini belum selesai," kata Menkeu.

Lantas, bagaimanakan sebenarnya kasus jual beli jabatan di Bekasi?

Kasus jual beli jabatan di Bekasi

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, membantah ada praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahannya.

"Ada enggak suara di Kota Bekasi yang jual beli jabatan, sekarang lu merasakan enggak? Dengar enggak?," ujar Tri saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (21/10/2025).

Tri memastikan, seleksi pegawai dilingkungan Pemkot Bekasi sudah dilakukan dengan terbuka dan transparan.

Berdasarkan catatan pemberitaan Kompas.com, kasus jual beli jabatan memang benar pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved