Gedung DPRD Sulsel-Makassar Dibakar, Guru Besar Unhas: Konsekuensi Ditanggung Bersama

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan dan DPRD Makassar membutuhkan rekonstruksi ulang.

Gedung hangus dibakar massa aksi demonstrasi.

Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana hampir Rp900 miliar untuk memperbaiki gedung DPRD seluruh Indonesia yang rusak pascademo.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo menyebutkan setidaknya ada kerusakan gedung DPRD di 19 provinsi. 

Gedung DPRD di Makassar dan Grahadi Surabaya mengalami kerusakan berat.

Meski mendapat alokasi dari pusat, pemerintah daerah (Pemda) tetap harus berkontribusi lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Khususnya untuk fasilitas penunjang gedung baru nantinya.

Pengamat Pemerintahan Prof Sukri menyebut konsekuensi aksi demonstrasi berakhir anarkis harus ditanggung bersama.

Baca juga: SAKSI KATA: Cerita Sulitnya Evakuasi Korban Pembakaran DPRD Makassar, Jenazah Abay Lewat Jendela

Masyarakat harus rela anggaran yang seharusnya bisa digunakan dalam berbagai program, terancam dialihkan.

Pasalnya kebutuhan perbaikan gedung juga sifatnya penting.

Mengingat berkaitan dengan berjalannya fungsi legislasi.

"Sarana dan prasarana butuh upaya luar biasa untuk kembalikan, butuh dana besar," ujar Prof Sukri kepada Tribun-Timur.com, pada Sabtu (6/9/2025).

Kebutuhan perbaikan gedung kembali mencekik anggaran pemerintah.

Apalagi sejak awal 2025 harus menjalani efisiensi anggaran.

"Dalam kondisi saat ini ada penghematan anggaran, dengan situasi seperti ini . Tentu ada refocusing lagi. Anggaran seharusnya dipakai apa, nah dialihkan (perbaikan gedung)," tegasnya.