Dugaan Korupsi PDAM Maros Bergulir di Kejaksaan, Chaidir Syam Pinjam Rp100 Miliar ke BUMN

“Sejak tahun 2020 hingga 2025, kami sudah rutin menyetorkan deviden atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemkab Maros,” ujar Shalahuddin.

Ia juga menepis dugaan ketergantungan pada anggaran pemerintah.

Menurutnya, operasional perusahaan murni dibiayai dari dana internal.

“Dalam pembiayaan operasional, PDAM Tirta Bantimurung tidak pernah bergantung pada APBN maupun APBD,” katanya.

Shalahuddin menambahkan, pengawasan terhadap PDAM dilakukan secara berlapis.

Setiap bulan ada pengawasan rutin dewan pengawas, sementara monitoring dan evaluasi dari pembina BUMD, yakni Asisten II dan Kabag Ekonomi Pemkab Maros, dilakukan setiap tiga bulan.

Laporan keuangan PDAM setiap tahun diaudit Kantor Akuntan Publik independen.

“Alhamdulillah, selama lima tahun berturut-turut, kami mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga melakukan audit kinerja tahunan.

Hasil audit menyebutkan PDAM Tirta Bantimurung berada dalam kondisi sehat.

“Bahkan PDAM Maros selalu masuk empat besar penilaian kinerja BUMD oleh BPKP,” tambah Shalahuddin.

Ia mengklaim, meskipun ada kenaikan tarif, perusahaan tetap mampu mencatatkan keuntungan.

“Setelah kenaikan tarif, kami masih mampu mencatatkan keuntungan sekitar Rp300 juta,” tutupnya.(*)

Janji Kejari belum terpenuhi

Janji Kejari Maros naikkan kasus ke penyidikan tak kunjung terealiasasi.

Hingga kini Kejari Maros belum menyeret tersangka. (*)