Warga Maros Ketakutan! Truk Tambang Galian C Disebut Teror Jalanan, DPRD Siapkan RDP

Safriadi berencana memanggil seluruh pengusaha tambang melalui rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Maros.

Tujuannya mencari solusi adil bagi warga dan pihak penambang.

“Saya juga meminta camat di Tanralili dan Tompobulu mendata izin usaha pertambangan di wilayahnya. Data itu penting agar kami bisa mengundang mereka ke DPRD,” tegasnya.

Ia menyebut penertiban tidak cukup dilakukan di level kabupaten.

Pemerintah provinsi hingga pusat juga harus dilibatkan, terutama terkait regulasi izin pertambangan.

Anggota DPRD lainnya, Arie Anugerah dari Fraksi PAN, ikut menyoroti persoalan ini.

Ia menilai aktivitas pertambangan yang melanggar aturan harus dievaluasi menyeluruh.

“Kalau terbukti melanggar, lebih baik izinnya dicabut. Apalagi kalau mereka menggunakan jalan umum yang tidak sesuai kapasitas untuk kendaraan bermuatan berat,” ujarnya.

Arie mendukung sikap Presiden RI Prabowo Subianto tegas menindak tambang ilegal, termasuk jika melibatkan oknum aparat.

Sementara itu, Polres Maros turut menanggapi keresahan masyarakat.

Kasubsi Penmas Polres Maros, Ipda A Marwan Afriady, menjelaskan 489 kasus kecelakaan ditangani Unit Gakkum Sat Lantas Polres Maros.

Sebanyak 46 di antaranya menyebabkan korban meninggal dunia.

“Khusus kendaraan operasional pertambangan, sudah ada dua kasus dengan empat korban meninggal dunia,” jelasnya.

Ia menambahkan, kecelakaan lalu lintas paling banyak terjadi di Kecamatan Turikale dan Lau.

Pihaknya rutin melakukan langkah preventif berupa sosialisasi dan penindakan di lapangan.

“Polres Maros melalui Satlantas sudah melakukan sosialisasi kepada sopir truk maupun pengguna jalan lainnya agar mematuhi aturan lalu lintas,” pungkasnya.(*)