Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Benarkah Masuk Satpol PP Sulsel Dibayar? Kasat: Suruhmi Lapor Polisi

Mantan Pjs Wali Kota Makassar itu memastikan dugaan penipuan tersebut bukan kegiatan resmi lembaga.

Tayang:
Editor: Saldy Irawan
TRIBUN TIMUR/Faqih Imtiyaaz
Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, mengenakan seragam komandan Satpol PP saat ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Rabu (24/12/2025) silam. Andi Arwien Azis, merespons dugaan penipuan berkedok perekrutan anggota Satpol PP Sulsel. 

Modusnya, setiap korban dimintai uang puluhan juta dengan iming-iming proses perekrutan akan dipermudah.

Status kepegawaian dijamin aman.

Dua korban di antaranya Audi dan Ansar, warga Kabupaten Maros.

Keduanya buka suara setelah merasa dipermainkan bertahun-tahun.

Keduanya mengaku menyerahkan uang masing-masing Rp30 juta kepada oknum.

Namun harapan itu tak pernah menjadi kenyataan.

Alih-alih menerima SK pengangkatan atau status jelas, keduanya justru hanya diminta bekerja seperti anggota Satpol PP pada umumnya tanpa kejelasan nasib.

Kurang lebih dua tahun, mereka mengaku rutin menjalankan tugas lapangan tanpa pernah menerima gaji.

Keduanya mengaku sempat ditempatkan di sejumlah lokasi aset milik Pemerintah Provinsi Sulsel, mulai dari kawasan lahan pertanian hingga area Bendungan Bili-Bili.

Dengan mengenakan seragam Satpol PP, mereka menjalankan instruksi dan aktivitas pengamanan layaknya petugas resmi.

Namun di balik itu, status mereka ternyata tidak pernah jelas secara administrasi.

“Kami bekerja seperti anggota biasa, pakai seragam, ikut apel, turun lapangan. Tapi sampai sekarang tidak ada SK dan tidak pernah digaji. Alasannya selalu sementara diproses,” ungkap seorang korban dengan nada kecewa.

Korban mengaku selama ini terus bertahan karena percaya janji legalitas mereka akan segera diterbitkan.

Namun waktu berjalan hingga dua tahun tanpa ada kepastian.

Kasus ini mulai menjadi sorotan, setelah pihak keluarga korban ikut turun tangan.

Keluarga meminta penjelasan kepada oknum yang diduga terlibat.

Nama berinisial SB dan SL disebut-sebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.

Keduanya sudah menerima uang dari para calon anggota.

Keduanya disebut memiliki posisi strategis di internal Satpol PP Pemprov Sulsel.

Orangtua Audi, Pallaudin, mengaku sudah berkali-kali mencoba menemui dan meminta kejelasan kepada pihak terkait.

Namun hingga kini, tidak ada jawaban pasti mengenai status anaknya maupun pengembalian uang yang telah disetor.

“Uang sudah masuk puluhan juta. Anak saya sudah dua tahun kerja dan berkeringat di lapangan, tapi sampai sekarang statusnya tidak jelas. Kami merasa sangat dirugikan,” tegas Pallaudin saat ditemui wartawan.

Menurutnya, keluarga sempat percaya, karena proses perekrutan dilakukan orang yang dianggap memiliki kewenangan di internal Satpol PP.

Namun belakangan mereka mulai curiga setelah janji demi janji tak kunjung terealisasi.

Ia menyebut, Audi dan Ansar diduga bukan satu-satunya korban.

Ada puluhan orang lain yang disebut mengalami nasib serupa.

Mereka dijanjikan masuk sebagai anggota honorer dengan syarat menyerahkan sejumlah uang.

Nilainya bervariasi, mulai belasan hingga puluhan juta rupiah.

Jika dikalkulasikan, total uang yang diduga berhasil dihimpun dari para korban disebut mencapai angka ratusan juta rupiah.

Para korban kini mendesak Pemerintah Provinsi Sulsel segera  audit investigatif dan pemeriksaan internal terkait dugaan praktik pungli tersebut.

Mereka meminta Gubernur dan Inspektorat turun tangan untuk mengusut dugaan permainan dalam proses perekrutan di Satpol PP.

Tak hanya itu, korban juga mengaku mempertimbangkan membawa persoalan ini ke jalur hukum apabila tidak ada itikad baik dari pihak yang diduga terlibat.

“Kami hanya ingin kejelasan. Kalau memang tidak ada status, kembalikan uang kami. Jangan gantung nasib orang seperti ini,” ujar keluarga korban.(*)

Sumber: Tribun Timur
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved