Warga Maros Bayar Rp30 Juta Jadi Satpol Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM - Dugaan praktik pungutan liar berkedok perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencuat ke publik.

Kepala Satpol PP Sulsel Andi Arwien Azis membantah ada perekrutan anggota baru di lingkungan Satpol PP Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Selama saya mulai menjabat di pertengahan 2023 tidak ada rekrutmen anggota Satpol PP Provinsi Sulsel,” tegasnya, Jumat (15/5/2026).

Dua warga Kabupaten Maros mengaku menjadi korban setelah menyetor uang masing-masing Rp30 juta demi bisa masuk menjadi anggota Satpol PP Sulsel.

Keduanya dijanjikan diterima sebagai tenaga honorer.

Bahkan, mereka disebut bakal diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun hingga kini, janji tersebut tak pernah terealisasi.

Korban justru mengaku hanya diminta bekerja layaknya anggota Satpol PP pada umumnya tanpa status yang jelas.

Dua korban itu masing-masing bernama Audi dan Ansar.

Keduanya mengaku sudah menjalankan tugas lapangan selama kurang lebih dua tahun tanpa pernah menerima gaji maupun Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

Kasus ini juga menyeret nama oknum disebut memiliki pengaruh di internal Satpol PP Pemprov Sulsel.

Modusnya, korban diminta menyerahkan uang puluhan juta rupiah dengan iming-iming proses perekrutan akan dipermudah dan status kepegawaian dijamin aman.

Audi dan Ansar mengaku awalnya percaya karena perekrutan dilakukan oleh orang yang dianggap memiliki kewenangan di lingkungan Satpol PP Sulsel.

Harapan keduanya mendapat status resmi membuat mereka bertahan menjalani tugas selama bertahun-tahun.

Mereka mengaku sempat ditempatkan di sejumlah lokasi aset milik Pemerintah Provinsi Sulsel.