Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Benarkah Masuk Satpol PP Sulsel Dibayar? Kasat: Suruhmi Lapor Polisi

Mantan Pjs Wali Kota Makassar itu memastikan dugaan penipuan tersebut bukan kegiatan resmi lembaga.

Tayang:
Editor: Saldy Irawan
TRIBUN TIMUR/Faqih Imtiyaaz
Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis, mengenakan seragam komandan Satpol PP saat ditemui di Rujab Gubernur Sulsel, Rabu (24/12/2025) silam. Andi Arwien Azis, merespons dugaan penipuan berkedok perekrutan anggota Satpol PP Sulsel. 

Menurut Andi Arwien, skema pengangkatan pegawai saat ini dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah, termasuk jalur PPPK.

“Skemanya juga PPPK baru-baru ini dari non-ASN sebenarnya. Non-ASN pada saat itu memang tidak pernah ada lagi direkrut terakhir. Sudah lama sekali sebelumnya bahkan sudah dilarang kan merekrut non-ASN waktu itu,” katanya.

Ia menduga ada oknum yang memanfaatkan situasi untuk mencari korban dengan mengatasnamakan institusi.

“Memang oknum ini selalu pergi cari-cari mangsa. Ya ini pribadi dong. Jangan dibawa ke lembaganya. Malah kita tuntut balik lho kalau dimuat itu Satpol PP disebut,” tegasnya.

Andi Arwien bahkan menilai pemberitaan yang menyeret nama institusi bisa dianggap sebagai pencemaran apabila tidak disertai bukti yang jelas.

“Malah media ta bisa kita lapor balik itu karena kasus pencemaran. Karena itu kan belum terklarifikasi. Itu diperjelas dulu apakah tahun berapa kejadiannya. Kemudian siapa yang terlibat di dalamnya,” katanya.

Ia mempertanyakan apakah pernah ada pengumuman resmi perekrutan anggota Satpol PP Sulsel kepada publik.


“Adakah memang brosur, adakah pamflet, adakah informasi bahwa penerimaan Satpol PP itu secara terbuka, resmi dan seterusnya,” ujarnya.


Menurutnya, jika ada unsur penipuan maka kasus tersebut harus diarahkan kepada pelaku secara pribadi, bukan kepada institusi.

Andi Arwien juga menyebut banyak pihak yang mengaku-ngaku memiliki kewenangan merekrut anggota.

“Banyak passobis, banyak pakkappala’ tallang mengaku-ngaku, kan bisa semua itu. Tidak pernah ada. Bukan tidak dibenarkan, memang tidak pernah ada,” katanya.

Ia menyayangkan korban mempercayai pihak yang tidak memiliki kewenangan resmi.

“Yang disayangkan mereka, kenapa kau mempercayai orang yang mengaku-ngaku bisa merekrut. Itu yang kita salah,” ujarnya.

Andi Arwien meminta masyarakat lebih aktif mengecek informasi resmi melalui platform pemerintah dan media sosial Satpol PP Sulsel.

“Yang saya salah dan disayangkan saya, kenapa mempercayai, dicek dong di website kami (soal informasi Satpol PP). Ada kan kita punya platform-platform media sosial yang bisa kita lihat di situ,” katanya.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved