Benarkah Masuk Satpol PP Sulsel Dibayar? Kasat: Suruhmi Lapor Polisi

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sulsel, Andi Arwin Azis, tampak emosi menanggapi dugaan penipuan berkedok perekrutan anggota Satpol PP Sulsel.

Kasus tersebut belakangan ramai diperbincangkan publik setelah muncul pengakuan korban.

Mantan Pjs Wali Kota Makassar itu memastikan dugaan penipuan tersebut bukan kegiatan resmi lembaga.

Ia menilai kasus itu murni dilakukan oknum tertentu dan tidak berkaitan dengan Satpol PP Sulsel.

“Sudah lama sekalimi itu, suruhmi lapor polisi,” kata Andi Arwien saat dikonfirmasi, Jumat (15/5/2026).

Ia meminta korban segera membawa persoalan itu ke ranah hukum, bukan justru menyebarkannya ke media dan menyeret nama lembaga.

“Jangan lapor di koran (media), itu tidak ada gunanya. Suruhmi lapor polisi, tangkap yang bersangkutan. Jangan lagi melibatkan institusi, dipancing-pancing, tidak ada gunanya,” ujarnya.

Menurut Andi Arwien, uang korban tidak akan kembali apabila persoalan tersebut tidak diproses secara hukum.

“Tidak bakalan kembali itu duit kalau begini caranya. Malah semakin kesel kita (sebagai) lembaga, mau membantu gimana? Kau merusak lagi lembaga, nah kau yang salah. Kenapa kau mau percaya orang yang tidak bertanggung jawab begitu, tidak melalui lembaga. Goblok namanya kalau begitu,” tegasnya.

Ia kembali menekankan agar korban fokus melaporkan oknum yang diduga terlibat ke polisi.

“Mending melapor polisi, tangkap yang bersangkutan. Minta dia jual asetnya atau apakah. Cuma yang saya lihat kenapa tidak lapor polisi? Itu kan penipuan, tindak pidana,” katanya.

Andi Arwien juga membantah keras adanya perekrutan resmi anggota Satpol PP Sulsel seperti yang disebut dalam dugaan kasus tersebut.

“Kan aku lagi mau dimuat di koran. Ini pribadi, yang person pribadi yang bikin pelanggaran, bukan lembaga. Tidak pernah lembaga membuat kegiatan resmi perekrutan Satpol PP. Mana ada perekrutan Satpol PP,” ujarnya.

Ia menegaskan, sejak dirinya memimpin Satpol PP Sulsel pada 2023, tidak pernah ada rekrutmen anggota baru.

“Sejak 2023 tidak pernah ada perekrutan. Sekarang perekrutan pegawai melalui sistem penerimaan pegawai di BKD (Badan Kepegawaian Daerah),” ucapnya.