Benarkah Masuk Satpol PP Sulsel Dibayar? Kasat: Suruhmi Lapor Polisi

Ia pun meminta agar identitas oknum yang diduga melakukan penipuan dibuka secara jelas.

“Siapa oknum itu. Ya oknum itu saja yang diangkat. Dia tahu saja oknum itu. Kenapa disembunyi lagi? Lembaganya Satpol malah kita muat, kan melebar itu saudara, tidak profesional. Kalau ada datanya, orangnya yang sebut,” tegasnya.

Andi Arwien memastikan oknum yang dimaksud sudah tidak lagi berada di lingkungan Satpol PP Sulsel.

“Sudah lama itu, saya mediasi bahwa lapormiki saja polisi. Dan orang oknum ini sudah tidak di Satpol PP Sulsel. Oknum tersebut sudah tidak ada lagi di Satpol,” ujarnya.

Ia kembali menegaskan tidak pernah ada perekrutan anggota baru di Satpol PP Sulsel selama dirinya menjabat.

“Itu intinya tidak pernah ada perekrutmen. Tidak pernah sampai sekarang. Tidak ada. Kita tidak merekrut lagi secara terbuka. Artinya kita hanya merekrut pegawai-pegawai yang ada saja, kita pindahkan dari umpama instansi OPD lain ke OPD Satpol PP. Begituki di perpindahan. Tidak ada rekrutmen,” jelasnya.

Menurutnya, kebutuhan pegawai di Satpol PP Sulsel juga tidak mengharuskan adanya perekrutan tambahan.

“Orang pegawai juga jangan dikurangi kok, kenapa lagi mau rekrut lagi. Tidak pernah ada rekrutmen Satpol PP. Sejak saya memimpin, tidak pernah secara resmi,” katanya.

Andi Arwien kembali meminta agar pihak yang merasa dirugikan segera melapor ke polisi dan tidak lagi menyeret institusi.

“Kalau memang ada oknum ya silahkan tuntut oknumnya, sebut namanya. Polisi kan, selesai. Laporkan polisi. Ngapain kita (institusi Satpol PP) lagi mau dilibat-libatkan. Pancing-pancing lagi, sindir-sindir lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, dugaan praktik pungutan liar dan penipuan berkedok perekrutan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mencuat ke publik.

Dua warga mengaku menjadi korban setelah dijanjikan bisa masuk sebagai tenaga honorer.

Bahkan korban dijanjikan diangkat menjadi ASN di lingkungan Satpol PP Pemprov Sulsel.

Kasus ini menyeret nama oknum internal.

Keduanya disebut memiliki pengaruh dan jabatan penting di instansi penegak perda tersebut.