DPRD Makassar Minta WFA Jangan Ganggu Pelayanan Publik

Selain itu, unit pelayanan publik seperti layanan kesehatan hingga kependudukan tetap beroperasi seperti biasa.

Camat, lurah, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat tetap bekerja di kantor.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu.

Selain WFH, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan skema Work From Anywhere (WFA).

Rencananya, WFA akan diterapkan setiap hari Rabu.

Namun kebijakan WFA ini masih dalam tahap penyusunan dan akan segera dituangkan dalam edaran resmi.

“Kita juga minta tambah Work From Anywhere, itu hari Rabu,” jelasnya.

Ia menegaskan, penerapan dua skema kerja ini tetap berorientasi pada efisiensi.

Penggunaan listrik di kantor akan diatur agar lebih hemat selama penerapan WFH dan WFA.

Begitu pula dengan penggunaan BBM yang diharapkan dapat ditekan.

Menurutnya, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengikuti arah kebijakan nasional.

Terkait waktu penerapan, kebijakan WFH mulai diberlakukan bulan ini.

“Pekan depan sudah mulai,” ujarnya.(*)