Anggota Dewan Minta Gubernur Andi Sudirman Tegur Kepala OPD Doyan Mangkir Rapat DPRD Sulsel

“Dinas Pendidikan tidak mencantumkan permasalahan dan solusi. Begitu juga Dinas Pemuda dan Olahraga. Seolah-olah tidak ada masalah di sana,” katanya.

Ia menegaskan, keberadaan data permasalahan dan solusi sangat penting bagi DPRD Sulsel dalam melakukan pembahasan dan evaluasi.

“Kalau tidak ada permasalahan dan solusi, apa yang mau kami bahas di DPRD, khususnya di komisi yang menjadi mitra OPD?” tambahnya.

Andi Sudirman Sulaiman kemudian menanggapi langsung kritikan Andi Patarai Amir, terkait dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Andi Sudirman menilai kritik tersebut sebagai masukan yang baik bagi Pemprov Sulsel Sulsel.

“Ini masukan yang bagus. Memang ada sejumlah data yang belum rilis,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kondisi itu terjadi karena batas waktu penghitungan data (cut off) dalam penyusunan LKPJ ditetapkan hingga akhir tahun anggaran, yakni 31 Desember.

“Memang ada yang belum rilis karena cutoff-nya adalah Desember. Kalau rilisnya di tahun sekarang, itu memang belum bisa masuk, karena kita bicara cutoff 31 Desember,” jelasnya.

Menurutnya, keterlambatan rilis data merupakan hal yang lazim, termasuk pada data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

“Sama halnya dengan BPS, ada data yang masuk bulan September, ada juga yang baru rilis di bulan Maret,” tambahnya.

Selain itu, Andi Sudirman juga mengakui bahwa sejumlah pejabat OPD di lingkup Pemprov Sulsel masih tergolong baru.

Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi proses penyusunan laporan, sehingga membutuhkan waktu penyesuaian.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja tim penyusun LKPJ.

“Bukan berarti saya membela sekda dan tim, tetapi ini juga menjadi masukan. Kita juga perlu memberikan apresiasi,” tutupnya.