Anggota Dewan Minta Gubernur Andi Sudirman Tegur Kepala OPD Doyan Mangkir Rapat DPRD Sulsel

TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, meminta Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegur para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang doyan absen di rapat komisi DPRD Sulsel.

Hal itu disampaikan lantaran selama ini, Kepala OPD atau Kepala Dinas (Kadis) kerap mengutus perwakilan saat rapat komisi digelar.

Sehingga menghambat proses pembahasan anggaran, evaluasi program, dan pengawasan kinerja pemerintah.

Permintaan ini disampaikan Andi Rachmatika Dewi usai Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2025.

Rapat paripurna digelar di kantor sementara DPRD Sulsel, Kompleks PU/Bina Marga, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (31/3/2026).

“Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur agar dalam pembahasan LKPJ dan rapat kerja di komisi, para kepala OPD hadir secara langsung tanpa diwakili,” kata Cicu sapaan Andi Rachmatika.

Kepala OPD yang doyan diwakilkan dalam rapat komisi membuat akuntabilitas publik menjadi lemah dan fungsi pengawasan terganggu. 

Menurutnya, minimnya kehadiran pejabat membuat dewan kesulitan mengevaluasi kinerja Pemprov Sulsel secara menyeluruh.

“Sekali lagi, dalam agenda-agenda pembahasan, baik di komisi maupun pansus, seluruh dokumen yang dibutuhkan harus tersedia berserta data yang terupdate, dan kepala OPD hadir tanpa diwakili,” tandasnya.

DPRD Sulsel Geram LKPJ Gubernur Andi Sudirman Hasil Copy Paste

Rapat paripurna DPRD Sulsel yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 menarik perhatian.

Bagaimana tidak, LKPJ Pemprov Sulsel mendapat kritik langsung dari anggota DPRD Sulsel, Andi Patarai Amir.

Politisi Partai Golkar itu bahkan menyampaikan koreksi di hadapan Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, dan menyebut dokumen tersebut terindikasi “copy paste”

Kritik tersebut turut didengar langsung Sekretaris Pemprov Sulsel, Jufri Rahman, dan disampaikan dalam forum resmi yang terbuka untuk umum.

Pantauan di lokasi, legislator Komisi E tersebut berdiri dan menyampaikan kritik selama kurang lebih 10 menit di forum paripurna.