Harga Minyak Meroket dan Rupiah Melemah, Pakar Nilai APBN Rawan Jebol

Ringkasan Berita:

• Pakar Energi Universitas Hasanuddin Prof Bachtiar Nappu menilai Blokade Selat Hormuz bukan sekadar tekanan biasa
• Pemerintah Indonesia kini tengah menghadapi situasi tekanan dari berbagai sisi
• Indonesia dihadapkan pada pilihan menjaga kebutuhan BBM dengan memperkuat pasokan impor dari negara lain

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Indonesia memasuki fase krusial dalam menghadapi gejolak global yang kian kompleks.

Konflik Timur Tengah belum mereda selama sebulan terakhir, dampaknya kini terasa semakin dekat ke dalam negeri.

Blokade Selat Hormuz menjadi titik balik mempertegas kerentanan sektor energi global.

Jalur sempit yang selama ini menjadi urat nadi distribusi minyak mentah dan gas dunia itu kini tersendat.

Memicu efek domino terhadap pasokan dan harga energi, termasuk di Indonesia.

Pakar Energi Universitas Hasanuddin Prof Bachtiar Nappu menilai situasi ini bukan sekadar tekanan biasa.

Pemerintah, kata dia, tengah menghadapi situasi tekanan dari berbagai sisi.

"Kita ada double hit, disamping kelangkaan BBM dengan Harga minyak tinggi, juga keadaan fiskal kita (terdampak) dengan naiknya Harga itu kita harus bayarkan US Dollar, rupiah sudah di posisi Rp 17 ribu. Ini sinyal alarm keras, ini lampu kuning bagi pemerintah memasuki fase beberapa bulan kedepan," ujar Prof Bachtiar Nappu kepada Tribun-Timur.com, pada Selasa (31/3/2026).

Situasi ini diproyeksikan tidak hanya berdampak jangka pendek, berpotensi menyeret Indonesia ke dalam fase tekanan ekonomi yang lebih panjang.

Ketergantungan pada impor energi membuat setiap gejolak global langsung tercermin pada beban anggaran negara.

Indonesia dihadapkan pada pilihan menjaga kebutuhan BBM dengan memperkuat pasokan impor dari negara lain.

Namun kebijakan itu justru rawan menjebol APBN sebab harga minyak dunia yang meroket tajam.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah menjadi faktor yang memperparah situasi.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS membuat biaya impor energi melonjak tajam, mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk melakukan intervensi.