Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Demokrat Sulsel Ingatkan Bahaya Oligarki di Balik Usulan Threshold 7 Persen

Menurut Andi Januar, penerapan ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi melahirkan praktik oligarki politik.

Penulis: Erlan Saputra | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM
PEMILU 2029 — Ketua Bappilu Demokrat Sulsel, Andi Januar Jaury, menyatakan penolakan terhadap usulan ambang batas parlemen 7 persen yang disampaikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. 

“Kalau tujuannya hanya untuk menguatkan partai sendiri dan menyingkirkan partai kecil, itu justru mencederai prinsip demokrasi,” tegasnya.

Ia mengingatkan pengalaman Pemilu 2024, di mana jutaan suara sah pemilih tidak terkonversi menjadi kursi DPR akibat tingginya ambang batas parlemen. 

Kondisi tersebut, kata Endang, seharusnya menjadi pelajaran penting dalam merumuskan kebijakan pemilu ke depan.

Menurutnya, tata kelola pemilu yang demokratis seharusnya menempatkan suara rakyat sebagai nilai tertinggi dalam proses politik. 

Bahkan, Endang menyebut opsi meniadakan parliamentary threshold layak dipertimbangkan agar tidak ada lagi suara pemilih yang terbuang sia-sia.

“Kita berharap ada perbaikan kelembagaan pemilu yang benar-benar menghargai suara rakyat. Jangan sampai aturan justru membuat suara sah tidak bernilai,” ujarnya.

Endang pun mendorong para elite politik untuk mengedepankan sikap kenegarawanan dibanding kepentingan partisan. 

Ia menilai, demokrasi tidak boleh dikorbankan demi menjaga dominasi kekuatan partai tertentu.

“Ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar kekuatan partai, yakni memastikan suara rakyat tetap dihormati dan diyakini sebagai suara tertinggi dalam pemilu,” pungkasnya.

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved