Demokrat Sulsel Ingatkan Bahaya Oligarki di Balik Usulan Threshold 7 Persen

Andi Januar menegaskan Demokrat Sulsel tetap satu komando dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dalam mengawal demokrasi yang berkeadilan. 

Ia juga mengajak seluruh elemen politik untuk lebih mengedepankan kualitas demokrasi dibanding sekadar efisiensi jumlah fraksi di parlemen.

“Fokus kami adalah memastikan nilai demokrasi benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. Jangan sampai regulasi yang dibuat justru mencederai mandat rakyat hanya karena angka persentase yang dipaksakan,” pungkasnya.

Usulan Ambang Batas 7 Persen, Jurus Ketum Nasdem Surya Paloh Cegah Parpol Kecil Lolos Senayan

Usulan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh untuk menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi 7 persen dinilai berpotensi melampaui tujuan penyederhanaan sistem kepartaian. 

Usulan tersebut dinilai berpotensi menghambat peluang sejumlah partai politik untuk menembus parlemen nasional. 

Salah satu yang disorot adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam kontestasi Pemilu 2029.

Penilaian itu disampaikan Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Endang Sari.

Mantan Komisioner KPU Makassar itu menilai, konteks politik saat ini membuat usulan tersebut sulit dilepaskan dari persaingan elektoral antarpartai.

“PSI belakangan ini merekrut banyak eks kader NasDem. Dalam konteks itu, wajar jika publik membaca adanya upaya untuk menahan laju partai-partai baru yang berpotensi menggerus basis kader dan suara partai lama,” ujar Endang, Senin (23/2/2026).

Ia mencontohkan sejumlah nama besar yang sebelumnya berada di lingkar elit NasDem seperti Rusdi Masse hingga Ahmad Ali.

Keduanya telah bergabung ke partai besutan Kaesang Pangarep.

Fenomena perpindahan kader tersebut, menurut Endang, bisa menjadi faktor pendorong lahirnya wacana ambang batas yang lebih tinggi.

Endang mengingatkan parliamentary threshold 7 persen akan kehilangan legitimasi jika hanya digunakan sebagai alat menahan partai lain ke parlemen nasional. 

Ia menilai, perbaikan kualitas sistem kepartaian harus menjadi tujuan utama, bukan sekadar strategi elektoral.