Lontara+ Makin Luas, Pemkot Makassar Siapkan Integrasi SPMB dan Layanan Publik

Fokusnya adalah pembenahan sistem antrean layanan, khususnya pembuatan KTP dan dokumen kependudukan lainnya.

Menariknya, layanan Dukcapil juga direncanakan terintegrasi dengan Grab. 

"Skema ini memungkinkan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu untuk mengurus dokumen tanpa harus datang langsung ke kantor, karena pengiriman berkas dapat difasilitasi melalui layanan kurir," katanya. 

Setelah Disdik dan Dukcapil, pengembangan Lontara+ akan dilanjutkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). 

Namun, integrasi Bapenda dilakukan secara bertahap mengingat kompleksitas sistem dan tingginya aspek keamanan data yang berkaitan dengan pendapatan daerah.

Selanjutnya, layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta Dinas Sosial (Dinsos) juga akan diintegrasikan dalam satu ekosistem Lontara+.

Pemkot Makassar juga tengah melakukan konsolidasi website OPD agar terhubung dengan Lontara+.

Pendekatan yang dilakukan bukan dengan membangun sistem baru

Melainkan memperbaiki dan menyatukan sistem yang sudah ada, sehingga pengembangan lebih efisien dan terintegrasi.

Hingga saat ini, Lontara+ telah diunduh sekitar 50 ribu pengguna. 

Aplikasi ini juga mencatatkan peningkatan signifikan dari sisi penilaian pengguna, dengan rating 4,2 di Android dan 4,7 di iPhone. 

"Capaian ini jauh lebih baik dibanding aplikasi layanan sebelumnya yang hanya berada di kisaran rating 2," beber Gita. 

Untuk memperluas jangkauan pemanfaatannya, Pemkot Makassar akan menggencarkan sosialisasi Lontara+ dengan melibatkan kelurahan serta RT/RW. 

Sosialisasi ini mencakup edukasi kegunaan aplikasi, sekaligus pemahaman teknis penggunaan, baik melalui perangkat Android maupun iPhone.

Diketahui, Paremeter Publik Indonesia (PPI) merilis hasil survei persepsi kepuasan publik terhadap satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.