KKLR Optimistis Luwu Raya Layak Mekar Meski Terhalang Moratorium

Menurut Hasbi, moratorium diterapkan karena banyaknya usulan DOB yang masuk ke pemerintah pusat.

Ia mengungkapkan, secara nasional terdapat ratusan calon DOB yang diusulkan, terdiri atas provinsi maupun kabupaten/kota.

Meski demikian, ia optimistis Luwu Raya termasuk daerah yang dinilai mampu secara kualitatif dan kuantitatif untuk dimekarkan.

Berdasarkan evaluasi internal tim, kata Hasbi, Luwu Raya memiliki indeks kemampuan yang dinilai memenuhi syarat dan tidak akan membebani provinsi induk jika dimekarkan.

“Secara sumber daya alam, potensi ekonomi, dan rentang kendali pelayanan pemerintahan, Luwu Raya dinilai layak. Ini juga menyangkut aspek keadilan dan pemerataan pembangunan,” ujarnya.

Hasbi menambahkan, moratorium pada dasarnya merupakan kebijakan administratif dan bukan diatur secara khusus dalam undang-undang, sehingga pencabutannya bergantung pada keputusan pemerintah pusat.

“Harapan pencabutan moratorium tentu selalu ada. Jika daerah dinilai mampu dan bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, seharusnya bisa dipertimbangkan,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh elemen masyarakat Luwu Raya, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, hingga Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR), terus bergerak dan berkoordinasi untuk mendorong percepatan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Menurutnya, pemekaran wilayah bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi juga upaya mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Luwu Raya. (*)

Laporan Wartawan Kontributor Tribun-Timur: Andi Bunayya Nandini