Duduk Perkara Sengketa Lahan Tambang Emas PT Masmindo di Luwu

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Polemik kepemilikan lahan di area tambang emas PT Masmindo Dwi Area di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, menjadi perhatian DPRD Sulsel. 

Ahli waris dan pihak perusahaan saling menyampaikan klaim dalam RDP Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (3/6/2026). 

Pertemuan itu digelar untuk mendengar keterangan dari kedua belah pihak terkait sengketa yang masih berlangsung. 

Dalam kesempatan tersebut, Dr Basir Sagena mewakili ahli waris membeberkan sejarah dan dasar klaim kepemilikan lahan keluarganya.

Rapat tersebut digelar di Gedung Sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar. 

RDP dipimpin Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Dihadiri perwakilan PT Masmindo Dwi Area, Pemprov Sulsel, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Basir menjelaskan klaim keluarganya berawal dari dokumen kepemilikan yang disebut telah ada sebelum wilayah tersebut masuk dalam konsesi pertambangan.

“Kalau dokumen yang pertama itu atas nama kakek. Di wilayah 3 dan 4 di Rante Balla dan Rante Ropi. Total luasannya 15 ribu hektare. Tapi kontrak karya PT Masmindo 14 ribu lebih. Artinya masih ada yang tidak masuk dalam wilayah kontrak karya,” kata Basir.

Menurutnya, keluarga memiliki keterkaitan langsung dengan proses awal penggunaan lahan yang kemudian masuk dalam wilayah kontrak karya perusahaan.

Basir menyebut Muhammad Nasir Abadi, yang merupakan saudara kandung ibunya, Farida Abadi, menjadi salah satu pihak yang menandatangani persetujuan penggunaan lahan sebelum kontrak karya diterbitkan.

“Kalau nama ibu saya, Farida Abadi, saudara kandungnya laki-laki, Muhammad Nasir Abadi, dialah yang menandatangani persetujuan penggunaan lahan dalam wilayah konsesi kontrak karya. Diikuti oleh nama saudara-saudaranya yang lain,” ujarnya.

Baca juga: PT Masmindo dan Ahli Waris Saling Klaim Lahan Tambang Emas Luwu saat RDP di DPRD Sulsel

Ia mengatakan terdapat dokumen tertanggal 20 Mei 1997 yang menurutnya menjadi bukti bahwa keluarga mereka semestinya menjadi pihak yang menerima ganti rugi lahan.

“Karena dibuktikan dokumen per 20 Mei 1997, enam bulan sebelum terbit kontrak karya, seandainya tidak terjadi krisis moneter maka kami yang menerima pembayaran ganti rugi lahan,” katanya.

Basir menjelaskan PT Masmindo mulai beroperasi di wilayah Latimojong sejak era 1980-an.