Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilkada Lewat DPRD, Pakar Nilai Kepala Daerah Berpotensi Jadi 'Boneka' Partai

Suara dari koalisi partai politik mulai mencuat menginginkan Pilkada Kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Tayang:
Editor: Saldy Irawan
Tribun-timur.com/Faqih
PILKADA DPRD - Dari Kanan ke kiri Sosiolog Dr Hasruddin, Pakar Komunikasi Politik Prof Firdaus Muhammad dan Pakar Kebijakan Publik Prof Risma Niswaty dalam Diskusi Publik Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Kopitiam, Jl Hertasning, Kota Makassar, Sulsel pada Selasa (10/2/2026). Prof Firdaus menilai marwah seorang kepala daerah bisa saja runtuh dengan kekuasaan partai politik lewat DPRD 

Bahkan lebih rawan mengeluarkan mahar politik yang lebih besar dengan transaksi lebih tak kasat mata.

"Belum tentu, orang-orang politik duduk di DPRD, di legislative bukan gratis. Mahal bayarannya, boleh jadi ruang berubah tapi pola sama," kata Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini.

Senada dengannya, Sosiolog Dr Hasruddin tidak ada jaminan mahar politik menjadi hilang atau lebih murah ketika Pilkada melalui DPRD.

"Itukan tidak ada jaminan sampai saat ini. Bisa saja nominalnya lebih tinggi daripada langsung," kata Dr Hasruddin.

Sementara partisipasi publik sudah menghilang dengan kebijakan tersebut.

 

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

Sumber: Tribun Timur
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved