Pilkada Lewat DPRD, Pakar Nilai Kepala Daerah Berpotensi Jadi 'Boneka' Partai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus memanas di elite politik.

Suara dari koalisi partai politik mulai mencuat menginginkan Pilkada Kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat hingga akademisi.

Pakar Komunikasi Politik Prof Firdaus Muhammad memetakan relasi antara DPRD, partai politik dan pemerintah daerah.

Dalam pemilihan langsung skema one man one vote ini, terdapat relasi kontrol dari ketiga pihak ini.

"Meskipun kontrol itu masih tipis, tetap saja partai politik mengendalikan DPRD dan kepala daerah," kata Prof Firdaus Muhammad dalam Diskusi Publik Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Kopitiam, Jl Hertasning, Kota Makassar, Sulsel pada Selasa (10/2/2026) siang.

Tak dapat dipungkiri, partai politik punya pengaruh dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.

Baik perwakilan rakyat di DPRD maupun pemimpin di pemerintah daerah, partai politik menjadi kendaraan Utama.

Sehingga relasi kuasa di balik hubungan eksekutif dan legislatif tetap terjalin.

Dengan perubahan sistem Pilkada, Prof Firdaus menakar partai politik akan memiliki 'rasa' kekuasaan dalam pemerintahan.

"Kalau pemilihan di DPRD, sudah pasti yang mengendalikan adalah partai politik. Partai politik yang mengatur kursi DPRD dan siapa yang dipilih. DPRD pun memiliki kekuatan yang lebih besar," Kata Prof Firdaus.

Prof Firdaus memandang kekuatan partai politik melalui DPRD nantinya akan semakin menguasai pemerintahan.Anggapan bahwa kepala daerah terpilih imbas tangan elit politik di DPRD, membuat kendali bupati maupun gubernur tersandera.

Parahnya, kepala daerah disebutnya tidak lagi memiliki wibawa dalam menjalankan program.

Sebab kontrol dari partai politik melalui DPRD bisa semakin kuat dengan skema pemilihan di tangan legislatif.

"Meskipun sistemnya seperti orde baru tapi wibawa kepala daerah tidak lagi sama orde baru. Kepala Daerah makin tidak di 'rekeng', jadi boneka. Semakin tidak ada wibawa kepala daerah kalua pemilihan di DPRD," kata Prof Firdaus.