Pilkada Lewat DPRD, Pakar Nilai Kepala Daerah Berpotensi Jadi 'Boneka' Partai

Perubahan mekanisme Pilkada disebutnya akan berimplikasi besar terhadap sosial politik masyarakat.

Prof Firdaus menyebut masyarakat tidak lagi berpartisipasi langsung, bahkan tidak mengenal lagi sosok calon kepala daera.

"Pertama, tidak ada lagi kedaulatan rakyat," tegasnya.

Berikutnya demokrasi lokal menjadi melemah dengan tidak adanya partisipasi publik.

Dirinya mencontohkan saat ini dengan pemilihan langsung, kepala daerah masih banyak disoroti bahkan oleh pendukungnya sendiri.

Kondisi ini dalam pandangannya akan semakin menjadi persoalan apabila masyarakatnya sendiri tidak mengenal calon kepala daerah.

"Tidak ada lagi kebanggaan kita terhadap bupati atau gubernur yang dipilih DPRD," tegas Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini

Menimbang kebijakan ini, Prof Firdaus menyebut opsi kembali ke DPRD bukalah jalan terbaik.

"Kalau saya melihat, masing-masing ada plus minusnya. Tetapi jauh lebih buruk kalau kembali ke DPRD. Tapi untungnya anggaran di efisiensi bisa digunakan yang lain," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Prof Risma Niswaty mengakui persoalan politik transaksional memang tidak bisa lepas dari Pilkada langsung.

Politik transaksional atau money politik masih menjadi persoalan mendasar dalam proses berdemokrasi.

Cost politik yang besar dari para calon legislatif membuat pandangannya menjadi sebuah modal.

Sehingga acapkali ketika duduk di kursi DPRD, pemikiran 'balik modal' justru jadi prioritas. Sementara menyuarakan kebutuhan masyarakat bukan lagi yang utama.

"Ini efek domino ketika maharnya besar, kampanye besar, menyiapkan dana untuk saksi. Harus balik modal," kata Prof Risma Niswaty.

Namun disebutnya, mengembalikan Pilkada di kursi DPRD tidak semata menghilangkan praktik tersebut.