Pilkada Lewat DPRD, Pakar Nilai Kepala Daerah Berpotensi Jadi 'Boneka' Partai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) terus memanas di elite politik.

Suara dari koalisi partai politik mulai mencuat menginginkan Pilkada Kembali melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat hingga akademisi.

Pakar Komunikasi Politik Prof Firdaus Muhammad memetakan relasi antara DPRD, partai politik dan pemerintah daerah.

Dalam pemilihan langsung skema one man one vote ini, terdapat relasi kontrol dari ketiga pihak ini.

"Meskipun kontrol itu masih tipis, tetap saja partai politik mengendalikan DPRD dan kepala daerah," kata Prof Firdaus Muhammad dalam Diskusi Publik Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada di Kopitiam, Jl Hertasning, Kota Makassar, Sulsel pada Selasa (10/2/2026) siang.

Tak dapat dipungkiri, partai politik punya pengaruh dalam relasi antara eksekutif dan legislatif.

Baik perwakilan rakyat di DPRD maupun pemimpin di pemerintah daerah, partai politik menjadi kendaraan Utama.

Sehingga relasi kuasa di balik hubungan eksekutif dan legislatif tetap terjalin.

Dengan perubahan sistem Pilkada, Prof Firdaus menakar partai politik akan memiliki 'rasa' kekuasaan dalam pemerintahan.

"Kalau pemilihan di DPRD, sudah pasti yang mengendalikan adalah partai politik. Partai politik yang mengatur kursi DPRD dan siapa yang dipilih. DPRD pun memiliki kekuatan yang lebih besar," Kata Prof Firdaus.

Prof Firdaus memandang kekuatan partai politik melalui DPRD nantinya akan semakin menguasai pemerintahan.Anggapan bahwa kepala daerah terpilih imbas tangan elit politik di DPRD, membuat kendali bupati maupun gubernur tersandera.

Parahnya, kepala daerah disebutnya tidak lagi memiliki wibawa dalam menjalankan program.

Sebab kontrol dari partai politik melalui DPRD bisa semakin kuat dengan skema pemilihan di tangan legislatif.

"Meskipun sistemnya seperti orde baru tapi wibawa kepala daerah tidak lagi sama orde baru. Kepala Daerah makin tidak di 'rekeng', jadi boneka. Semakin tidak ada wibawa kepala daerah kalua pemilihan di DPRD," kata Prof Firdaus.

Perubahan mekanisme Pilkada disebutnya akan berimplikasi besar terhadap sosial politik masyarakat.

Prof Firdaus menyebut masyarakat tidak lagi berpartisipasi langsung, bahkan tidak mengenal lagi sosok calon kepala daera.

"Pertama, tidak ada lagi kedaulatan rakyat," tegasnya.

Berikutnya demokrasi lokal menjadi melemah dengan tidak adanya partisipasi publik.

Dirinya mencontohkan saat ini dengan pemilihan langsung, kepala daerah masih banyak disoroti bahkan oleh pendukungnya sendiri.

Kondisi ini dalam pandangannya akan semakin menjadi persoalan apabila masyarakatnya sendiri tidak mengenal calon kepala daerah.

"Tidak ada lagi kebanggaan kita terhadap bupati atau gubernur yang dipilih DPRD," tegas Guru Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ini

Menimbang kebijakan ini, Prof Firdaus menyebut opsi kembali ke DPRD bukalah jalan terbaik.

"Kalau saya melihat, masing-masing ada plus minusnya. Tetapi jauh lebih buruk kalau kembali ke DPRD. Tapi untungnya anggaran di efisiensi bisa digunakan yang lain," ujarnya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Prof Risma Niswaty mengakui persoalan politik transaksional memang tidak bisa lepas dari Pilkada langsung.

Politik transaksional atau money politik masih menjadi persoalan mendasar dalam proses berdemokrasi.

Cost politik yang besar dari para calon legislatif membuat pandangannya menjadi sebuah modal.

Sehingga acapkali ketika duduk di kursi DPRD, pemikiran 'balik modal' justru jadi prioritas. Sementara menyuarakan kebutuhan masyarakat bukan lagi yang utama.

"Ini efek domino ketika maharnya besar, kampanye besar, menyiapkan dana untuk saksi. Harus balik modal," kata Prof Risma Niswaty.

Namun disebutnya, mengembalikan Pilkada di kursi DPRD tidak semata menghilangkan praktik tersebut.

Bahkan lebih rawan mengeluarkan mahar politik yang lebih besar dengan transaksi lebih tak kasat mata.

"Belum tentu, orang-orang politik duduk di DPRD, di legislative bukan gratis. Mahal bayarannya, boleh jadi ruang berubah tapi pola sama," kata Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) ini.

Senada dengannya, Sosiolog Dr Hasruddin tidak ada jaminan mahar politik menjadi hilang atau lebih murah ketika Pilkada melalui DPRD.

"Itukan tidak ada jaminan sampai saat ini. Bisa saja nominalnya lebih tinggi daripada langsung," kata Dr Hasruddin.

Sementara partisipasi publik sudah menghilang dengan kebijakan tersebut.

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz