Dampak Besar Pemekaran Luwu Raya Bagi Sulsel Diungkap Pengamat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Suara warga Luwu Raya yang menginginkan pembentukan provinsi baru kian lantang terdengar.

Momentum Hari Jadi Luwu (HJL) ke-758 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 dimanfaatkan masyarakat untuk turun ke jalan menyuarakan aspirasi pemekaran wilayah.

Warga Luwu Raya menyatakan keinginan untuk keluar dari Provinsi Sulawesi Selatan dan membentuk Provinsi Luwu Raya.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Prof Sukri Tamma, menilai pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus melalui perhitungan yang matang, termasuk dampaknya terhadap daerah induk.

Menurutnya, salah satu syarat penting pemekaran wilayah adalah kajian menyeluruh terkait ketergantungan ekonomi dan fiskal provinsi yang ditinggalkan.

“Ini harus dicermati betul. Seberapa besar ketergantungan Sulsel terhadap Luwu Raya, dan seberapa besar dampaknya jika wilayah ini keluar," ujar Prof Sukri saat dihubungi, Jumat (23/1/2026).

"Pemekaran bukan hanya soal pemenuhan administrasi lima kabupaten/kota, tapi juga memastikan tidak mengganggu keberlangsungan daerah induk,” ujar Prof Sukri.

Selama ini, Luwu Raya dikenal sebagai wilayah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah.

Di sektor pertanian dan perkebunan, Kabupaten Luwu Utara unggul pada komoditas kakao, kelapa sawit, dan kopi.

Sementara Kabupaten Luwu Timur memiliki kelapa sawit, kakao, lada, kopi, dan cengkeh.

Di Kabupaten Luwu, komoditas unggulan meliputi kakao, kelapa sawit, serta kopi robusta.

Tak hanya itu, Luwu Raya juga memiliki keunggulan strategis di sektor pertambangan, khususnya nikel.

Sulawesi Selatan tercatat sebagai salah satu wilayah dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, yang sebagian besar berada di Luwu Utara dan Luwu Timur.

Bahkan, di Luwu Timur, pengelolaan nikel telah terintegrasi dengan industri smelter.

“Jika Luwu Raya mekar, tentu Luwu Timur ikut. Selama ini ada aktivitas tambang besar di sana, termasuk Vale, yang memberikan kontribusi pendapatan bagi Sulsel melalui skema bagi hasil,” jelas Prof Sukri.