Dukung Toraja-Luwu Gabung, Legislator DPR RI: Jawaban Ketimpangan Pembangunan Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Drs Frederik Kalalembang, mendukung bersatunya Toraja Raya dan Luwu Raya dalam pembentukan provinsi baru.

Sebelumnya, Frederik Kalalembang bertemu dengan Sekjen IKaTNUS Drs. April Bulo, Ketua Dewan Pakar IKaTNUS DR David Allorerung, Ketua BPP DOB Luwu Raya H Darwis Ismail, dan Anggota DPR RI Partai Gerindra Capt Unru Baso, M Mar di Aerotel Living World Kota Wisata, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Luwu Raya merupakan gabungan Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, dan Kota Palopo.

Sementara itu, Toraja Raya mencakup Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Tana Toraja.

Menurut Frederik, langkah tersebut bukan sekadar wacana politik, melainkan kebutuhan objektif daerah. 

Ia menilai pembentukan provinsi Luwu Raya menjadi jawaban atas ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi di wilayah utara Sulsel.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Toraja Nusantara (IkaTNus) menilai aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya lahir dari kebutuhan riil masyarakat, bukan kepentingan politik sesaat. 

Pemekaran tersebut diyakini akan membawa manfaat besar dan saling menguntungkan bagi Luwu Raya dan Toraja Raya.

Baca juga: Luwu Raya dan Martabat Sebuah Perjuangan

“Ini merupakan kebutuhan objektif. Sangat bermanfaat dan saling menguntungkan,” kata Frederik saat dimintai tanggapannya terkait wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kamis (12/2/2026).

Ia juga menanggapi wacana bergabungnya Toraja ke dalam Provinsi Luwu Raya. 

Olehnya, legislator asal Dapil Sulsel III itu secara tegas menyatakan dukungannya jika Toraja Raya dan Luwu Raya pisah dari Provinsi Sulsel.

Ia menekankan kuatnya ikatan sejarah, budaya, dan bahasa antara Toraja dan Luwu.

“Saya berharap Toraja bisa bersatu dengan Luwu. Secara sejarah, budaya, dan bahasa, kita punya banyak kesamaan. Dari sisi ekonomi juga saling menopang,” ujarnya.

Menurut Frederik, selama ini rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh serta pola pembangunan yang cenderung terpusat di wilayah selatan Sulsel telah menciptakan ketimpangan antarwilayah. 

Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pelayanan publik dan kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah di Luwu dan Toraja.