Partai Besar Diuntungkan Jika Pilkada Lewat Pemilihan di DPRD

Ia juga menyinggung adanya dinamika kompromi politik yang terlihat dari pertemuan elit empat partai. 

Menurut Adi, arus besar di DPR berpotensi mengarah pada pengesahan wacana pilkada melalui legislatif.

Namun, ia menekankan bahwa pertanyaan utama adalah apakah sistem yang akan diterapkan nantinya benar-benar berbeda dan lebih demokratis dibandingkan sistem pada era Orde Baru.

Lebih lanjut, Adi menilai bahwa secara umum partai-partai besar akan menjadi pihak yang paling diuntungkan jika pilkada dilakukan melalui DPR.

“Dalam pemilihan melalui DPR, prosesnya akan didominasi oleh musyawarah atau voting. Partai dengan jumlah kursi terbanyak tentu berada pada posisi yang lebih menguntungkan,” ungkapnya.

Sebaliknya, partai-partai kecil dinilai berpotensi dirugikan karena konfigurasi kekuatan politik di DPR sangat menentukan hasil pemilihan.

Jika pilkada dilakukan secara tidak langsung melalui DPR, lanjut Adi, maka yang menentukan kepala daerah adalah perwakilan partai politik. 

Dalam kondisi tersebut, peluang terjadinya kompromi politik dinilai sangat besar.

“Saat ini, suara penolakan yang terlihat baru datang dari satu partai, yakni PDIP. Sementara sikap partai-partai lain seperti NasDem, PKS, dan Demokrat belum disampaikan secara terbuka, padahal mereka merupakan partai besar di parlemen,” jelasnya.

Adi menambahkan, jika arus kompromi politik telah melibatkan sebagian besar partai, maka keputusan yang diambil nantinya bisa dianggap sebagai kesepakatan final, sementara proses selanjutnya hanya tinggal formalitas.(*)