KemenPU Gelontorkan Rp 2 T Bangun 9 Sekolah Rakyat di Sulsel, Makassar dan Soppeng Dapat Jatah
KemenPU memetakan ada 9 titik pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Sulsel.
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sudirman
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/2025-11-11-Kepala-Satker-Prasarana-Strategis-Sulsel-Ditjen-Prasarana-Strategis-KemenPU-Iwan.jpg){kind=small}
lihat foto
Ringkasan Berita:KemenPU mulai membangun gedung sekolah rakyat permanen di Sulsel.Paket 1 mencakup Sidrap, Wajo, Soppeng, Tana Toraja, dan Barru dengan anggaran Rp 1,2 triliun.Paket 2 mencakup Makassar, Takalar, Sinjai, dan Bone dengan anggaran Rp 972 miliar.Proyek multi-years ini dimulai November 2025 dan ditarget rampung Juni 2026.Setiap sekolah mendapat alokasi dana Rp 220–250 miliar dengan luas lahan minimal 5–10 hektar milik pemerintah daerah.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah mulai membangun gedung sekolah rakyat di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Sebanyak 16 sekolah rakyat di Sulsel masih menempati aset milik pemerintah daerah sejak Juli 2025.
Statusnya pun masih sekolah rintisan.
Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) sudah memulai perencanaan pembangunan gedung baru bagi sekolah rakyat.
KemenPU memetakan ada 9 titik pembangunan gedung sekolah rakyat permanen di Sulsel.
Baca juga: Pemkab Bone Komitmen Perluas Akses Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat
Paket satu, titik pembangunan di Sidrap, Wajo, Soppeng, Tana Toraja dan Barru.
Kemudian paket dua, titiknya di Makassar, Takalar, Sinjai dan Bone.
Anggaran paket satu sebesar Rp 1,2 Triliun, sementara paket dua sebesar Rp 972 miliar.
"Pembangunan sekolah rakyat ini kan direncanakan kita kontrak tahun ini, tapi dengan skema multi years contract, dari 2025 dan 2026. Ini lama kontraknya direncanakan 7 bulan pelaksanaan," jelas Iwan, Kepala Satker Prasarana Strategis Sulsel Ditjen Prasarana Strategis KemenPU saat ditemui di Hotel Gammara, Makassar pada Selasa (11/11/2025).
Kontrak proyek ini sudah dimulai pada November 2025.
Proses konstruksi dijadwalkan berlangsung Desember 2025 dan berakhri di Juni 2025.
Presiden Prabowo Subianto disebutnya meminta operasional gedung sekolah rakyat dimulai Juni 2026.
Setiap sekolah dianggarkan sekitar Rp 220 miliar hingga Rp 250 miliar.
"Jadi kita memang minimal lahan kita adalah 5 hektar sampai 10 hektar. Itu yang kami terima dari Pemda Kabupaten dan Kota," jelasnya.
Lahan gedung sekolah rakyat ini merupakan milik pemerintah kabupaten/kota.
| Aktivis Makassar: Presiden Prabowo Mesti Turun Tangan di Eksekusi Abal-abal di Lahan Pak Jusuf Kalla |
|
|---|
| Munafri Dorong Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan Modern di Kota Daeng |
|
|---|
| Siapa Penemu Benua Australia? James Cook atau Pelaut Makassar? |
|
|---|
| Aturan Baru, Daftar Tunggu Haji di Sulsel Sisa 26 Tahun 4 Bulan |
|
|---|
| 960 Imam Rawatib Dapat Pelatihan dan Jaminan Sosial dari Pemkot Makassar |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.