Pemkab Bone Komitmen Perluas Akses Pendidikan Lewat Sekolah Rakyat

TRIBUN-TIMUR.COM, BONE - Pemerintah Kabupaten Bone menegaskan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga kurang mampu dan anak-anak di daerah terpencil. 

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Konstruksi Sekolah Rakyat Tahun 2025 serta pembahasan usulan program untuk tahun 2026.

Kegiatan yang digelar di Hotel Gammara, Kota Makassar, pada Selasa, (11/11/2025), ini diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan. 

Rakor tersebut menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dan memastikan kesiapan teknis daerah dalam pelaksanaan program nasional di sektor pendidikan sosial.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif dari Kementerian Sosial RI yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat di bidang pendidikan.

Program ini menyasar anak-anak serta warga yang belum terjangkau oleh sistem pendidikan formal, sekaligus menjadi jembatan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah tertinggal, terpencil, atau rentan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menekankan pentingnya sinergi antarinstansi agar pelaksanaan Sekolah Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran. 

Baca juga: Peringati Hari Pahlawan, Wabup Bone Serukan Generasi Muda Lanjutkan Perjuangan Lewat Pengabdian

Ia menyebut keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kolaborasi aktif di tingkat daerah.

“Kita ingin program ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Sinergi ini sangat diperlukan agar Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. 

Karena itu, Pemkab Bone bertekad memastikan tidak ada lagi anak-anak yang tertinggal dalam akses pendidikan akibat kendala ekonomi maupun jarak.

 “Harapan kami sederhana, agar tidak ada lagi anak-anak Bone yang putus sekolah hanya karena keterbatasan ekonomi atau lokasi. Sekolah Rakyat harus menjadi rumah belajar dan sumber harapan baru bagi masa depan mereka,” lanjutnya.

Wakil Bupati juga mengapresiasi langkah Bupati Bone yang sebelumnya telah meresmikan Sekolah Rakyat pertama di Kabupaten Bone sebagai tonggak awal gerakan pendidikan inklusif di daerah. 

Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi inspirasi bagi pengembangan program di tahun-tahun berikutnya.

“Pak Bupati sudah meletakkan pondasi penting dengan peresmian Sekolah Rakyat. Kini tugas kami memastikan keberlanjutan dan perluasannya agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” tandasnya. 

Melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, Pemerintah Kabupaten Bone berharap pelaksanaan Sekolah Rakyat Tahun 2025 dapat berjalan optimal dan berkelanjutan hingga tahun 2026.

Guna mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan di seluruh pelosok Bumi Arung Palakka.(*)