Permodalan dan Digitalisasi Masih Jadi Tantangan UMKM di Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Permodalan dan digitalisasi masih menjadi menjadi tantangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Banyak UMKM di Sulsel dinilai kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dalam pengembangan usaha.

Begitu pun strategi UMKM yang dinilai masih banyak memanfaatkan cara lama, tanpa menyentuh digitalisasi.

“Meskipun memiliki potensi besar, UMKM di Sulsel juga menghadapi berbagai tantangan,” kata Plt Kepala Bidang Pengembangan Dinas Koperasi dan UKM Sulsel Andi Erni, dalam Media Gathering Amartha di Hotel The Rinra, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Selasa (16/9/2025).

Beberapa persoalan utama UMKM Sulsel meliputi akses permodalan, pemasaran, sumber daya manusia, hingga kualitas produk.

Menurut Andi Erni, pelaku UMKM kerap mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. 

Dari sisi pemasaran, keterbatasan jangkauan pasar serta minimnya pemanfaatan teknologi digital menjadi kendala. 

“Semua harus melek digital, agar bisa naik kelas,” kata Andi Erni.

Selain itu, standar kualitas produk dan inovasi masih juga dinilai perlu ditingkatkan UMKM Sulsel.

Diperlukan pula keterampilan sumber daya manusia untuk meningkatkan daya saing UMKM Sulsel.

Pemprov Sulsel pun terus memperkuat dukungan kepada UMKM dengan berbagai langkah.

Dari sisi permodalan, hingga Agustus 2025 telah disalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp10,4 triliun.

Angka itu untuk 181.419 pelaku UMKM, khususnya pada sektor produksi, pertanian, dan perdagangan.

Dari aspek legalitas, Pemprov Sulsel memfasilitasi sertifikasi halal self declare bagi 2.344 pelaku UMKM.

Pemprov Sulsel juga mendukung pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), serta memberikan layanan bantuan hukum.

Sementara dalam peningkatan kapasitas, pemerintah mendorong pelaku UMKM mengikuti pelatihan manajemen usaha dan digitalisasi.

Di kesempatan yang sama, Deputi Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel Aswin Gantina, mengatakan jika, UMKM bertumbuh bisa mendukung pelaksanaan tugas BI. 

“Ujungnya menciptakan stabilitas ekonomi,” kata Aswin.

Untuk bisa tumbuh, BI Sulsel mendorong UMKM memanfaatkan teknologi, seperti pencatatan digital.

Menurutnya, jika UMKM memanfaatkan digitalisasi akan memberikan dampak besar, termasuk memudahkan dalam permodalan.

“Untuk mendapatkan pembiayaan, (pembiayaan) akan melihat usaha itu bagus atau tidak pencatatan keuangannya,” jelas Aswin.

Jangkau Wilayah Pedesaan 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap UMKM, Amartha senantiasa mendorong ekonomi daerah melalui digitalisasi UMKM di perdesaan. 

Lewat layanan AmarthaFin, masyarakat di perdesaan dapat bertransaksi pembayaran digital, investasi mikro, penjualan PPOB, hingga akses permodalan dari satu aplikasi saja.

Sejak beroperasi di Sulawesi tahun 2019, Amartha terus mendorong ekonomi daerah lewat pemberdayaan UMKM lokal. 

Amartha mencatat sebanyak 700 ribu perempuan pengusaha UMKM di Sulawesi telah menerima modal produktif. 

Amartha pun telah menyalurkan lebih dari Rp1 triliun modal kerja ke wilayah Sulawesi dalam waktu satu tahun terakhir.

Vice President Public Relations Amartha, Harumi Supit mengatakan, potensi ekonomi daerah dan masyarakat perdesaan sangat besar, namun belum terealisasi secara optimal. 

Melalui AmarthaFin, pihaknya menghadirkan layanan keuangan digital yang lebih lengkap.

Layanan ini dirancang untuk kebutuhan masyarakat perdesaan guna mendorong inklusi keuangan serta memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

“Layanan AmarthaFin memudahkan masyarakat desa dan pengusaha UMKM untuk bertransaksi keuangan digital secara aman dan praktis,” kata Harumi Supit.

Di samping layanan digital melalui AmarthaFin, Amartha tetap memberikan pendampingan usaha kepada mitra UMKM binaan. 

Lebih dari 1.300 tenaga lapangan tersebar di wilayah Sulawesi.

Mereka bertugas memberikan edukasi literasi keuangan dan digital kepada mitra UMKM binaan.(*)