Makassar Mulia

Gerbong Mutasi Pemkot Makassar Masih Bergulir, Camat dan Lurah Siap Lengser

Humas Pemkot Makassar
PEMKOT MAKASSAR -  Suasana pelantikan pejabat eselon II lingkup Pemkot Makassar di Balai Kota, Jl Jenderal Ahmad Yani, Selasa (9/9/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Penyegaran birokrasi lingkup Pemerintah Kota Makassar terus berlanjut.

Setelah mutasi pejabat eselon II rampung, giliran eselon III dan IV disasar.

Jabatan sekretaris dinas atau badan masih menyisakan delapan posisi kosong.

Posisi kepala bidang, camat, dan lurah juga akan dikocok ulang.

Kepala BKPSDMD Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, menyampaikan Pemkot masih menyesuaikan pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut.

Ia menyebut seleksi dilakukan ketat untuk menentukan siapa yang layak menduduki posisi itu.

Pejabat lama pun berpotensi terdampak mutasi.

"Sementara lagi kita evaluasi, Pak Wali sementara melihat lagi siapa-siapa yang berkompeten mengisi jabatan-jabatan yang kosong. Kita tahu bahwa jabatan kosong itu sekarang, khusus eselon 3 itu masih sangat kurang, sangat sedikit," ucap Kamelia, Jumat (12/9/2025).

Baca juga: Pemkot Makassar dan Perusahaan Konstruksi Asal Tiongkok Bahas Konsep Stadion Untia

Pengisian jabatan tidak bisa dilakukan instan karena harus melalui prosedur administrasi ketat.

“Banyak jabatan kosong yang harus segera diisi. Tapi ada tahapan yang mesti dilalui," katanya.

Pejabat wajib mengunggah kembali SKP mereka, lalu diverifikasi BKN apakah memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut.

Ia mengakui, saat ini Pemkot sedikit terkendala karena server BKN padat akibat banyaknya daerah yang melakukan pengisian jabatan.

Meski begitu, proses tetap berjalan sesuai aturan.

Selain mengisi kekosongan, Pemkot juga mengevaluasi pejabat yang dinilai kurang berkinerja.

“Ada kepala bidang yang akan dievaluasi. Bukan berarti tidak kompeten, mungkin hanya tidak cocok di posisi tersebut. Mereka akan dirolling ke jabatan lain yang lebih sesuai,” ujarnya.

Terkait kemungkinan pejabat dinonjobkan, pihaknya menegaskan Wali Kota Makassar memberi arahan agar hal itu dihindari.

“Pak Wali menyarankan sebisa mungkin jangan ada pejabat yang dinonjobkan. Mutasi dilakukan untuk penyegaran birokrasi dan menempatkan orang sesuai kapasitasnya,” tegasnya.

Untuk jabatan strategis seperti sekretaris, Pemkot menyebut sudah ada usulan resmi dari Wali Kota dan saat ini menunggu proses administrasi lebih lanjut.

Pemkot berharap pengisian jabatan kosong segera rampung agar roda pemerintahan berjalan optimal dan pelayanan publik meningkat.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, juga mengingatkan beberapa jabatan sekretaris dinas masih kosong pasca pelantikan pejabat eselon II.

Delapan sekdis naik kelas menjadi kepala dinas atau badan, sehingga perlu pengisian ulang.

Ia berkomitmen mengisi kekosongan dengan mempertimbangkan kapabilitas ASN.

"Posisi yang kosong ini akan diisi oleh orang-orang yang kita berharap punya kompetensi, sehingga gerbong ini akan bergerak lagi," katanya.

"Dalam waktu dekat ini (mutasi) jadi bersiap-siap yang lain untuk bisa melengkapi struktur organisasi yang kita miliki," sambungnya.

Penyegaran ini dilakukan untuk meningkatkan daya dobrak pelayanan masyarakat.

Seluruh pejabat yang dipilih diharapkan menunjukkan integritas dan profesionalisme. (*)