Pengamat: Relokasi DPRD Makassar dan Sulsel, Opsi Pas di Biringkanaya

Sebab rekonstruksi memungkinkan anggaran dibutuhkan bisa setara jika dilakukan relokasi.

"Dengan pertimbangan tata ruang dan potensi kejadian serupa, ada baiknya kedua gedung dipindahkan.  Kan rekonstruksi bisa dikatakan mulai dari 0, yang membedakan hanya lahan," ujar Dosen UIN Alauddin ini.

Persoalannya kini menemukan lahan yang tersedia dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan.

Penyediaan lahan aset milik daerah pun harus ditinjau secara matang.

Paling memungkinkan sebutnya di Kecamatan Biringkanaya.

"Peluang besar kita tempatkan di Kecamatan Biringkanaya.Entah itu di Sudiang atau untia. bergabung rencana GOR, di Untia itu ada pusat kegiatan PIP. Kalau melihat ketersediaan lahan kosong, masih ada," jelasnya.

Lokasi baru nantinya tetap harus mempertimbangkan kemudahan aksesibilitas.

Kantor di Biringkanaya pun dinilai cukup representatif bila dipandang dari aksesibilitas.

Sebab ada tol menghubungkan langsung ke dalam kota.

"Akses menuju kesitu kan dihubungkan tol jadi bisalah aksesibilitasnya lancar," tegasnya.

Sementara terkait monumen mengenang kejadian tersebut, Nur Syam mengaku tak perlu dibuatkan khusus. Apalagi pada gedung yang saat ini sudah dibakar.

"Cukuplah ada museum Makassar bisa diinformasikan disana," tutupnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sendiri sudah mengirim surat resmi ke Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

KemenPU memang menyiapkan Alokasi sebesar Rp 900 miliar guna memperbaiki fasilitas umum (fasum) hingga gedung pemerintahan se-Indonesia.

Pemprov Sulsel pun sudah menghitung kebutuhan anggaran perbaikan gedung.