Mulawarman: Ketika Rakyat Menggugat, Intelektual Menghilang

TRIBUN-TIMUR.COM  Pengamat sosial politik, Mulawarman, menilai kaum intelektual dan wakil rakyat gagal hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks.

Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, bangsa Indonesia sedang diguncang dengan barbagai permasalahan.

Seperti aksi demonstrasi yang berujung pembakaran gedung DPR, perusakan fasilitas umum (Fasum), penjarahan dan berbagai masalah lainnya.

Hal itu disampaikan dalam Dialog Forum Dosen dengan tema 'Pemulihan Bangsa' di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).

Menurutnya, peran intelektual semestinya mengharmonisasi dan menstimulasi masyarakat agar mampu menghadapi masalah secara sehat. 

Namun, hal itu tidak tampak khususnya di Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Pernahkah kita bicara ketika PDAM mencopot 800 karyawannya? Adakah dari kampus kita yang bersuara ketika 2.000 PPPK dimutasi? Atau saat kemiskinan ekstrem meningkat di Sulsel? Tidak ada,” katanya.

Ia menilai, para intelektual baru muncul ketika masalah sudah meledak, bukan sejak dini menenangkan masyarakat. 

“Kita perlu hadir di masyarakat untuk menenangkan, bukan baru bicara setelah masalah muncul,” ujarnya.

Mulawarman juga menyinggung kegagalan pemerintah provinsi dan semua pihak dalam mengintegrasikan bonus demografi di Sulsel. 

Menurutnya, indikator sosial justru menunjukkan tren negatif.

“Angka pengangguran naik, kemiskinan naik, rasio gini juga naik. Pernahkah kita bicara bahwa ketimpangan semakin melebar? Tidak ada," ungkapnya.

"Padahal generasi muda saat ini tertekan. Mereka harus membantu orang tuanya, sementara dirinya sendiri pengangguran. Itu yang saya sebut generasi frustrasi,” tambah dia

Ia menyebut, kondisi ini bisa memicu letupan sosial karena anak muda merasa tertekan dari segala arah. 

“Mereka ditekan dari atas dan bawah, lalu muncul tiba-tiba karena kelaparan dan keputusasaan. Kampus atau kita yang seharusnya memberi harapan, justru tidak pernah hadir bagi mereka,” kata dia.

Kritik juga dialamatkan kepada DPRD Sulsel yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. 

“Waktu PDAM memecat karyawan, mana ada anggota DPR yang membela? Mereka justru ketakutan sama gubernurnya,” tegasnya.

Mulawarman menambahkan, data resmi menunjukkan peningkatan pengangguran pada Mei lalu mencapai lebih dari 8.000 orang. 

“Jangan lempar tanggung jawab ke masyarakat atau demonstran. Harusnya kita yang bertanggung jawab, karena orang terdidik tidak diajarkan mencari pelaku, tapi memecahkan masalah,” jelasnya.

Guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Tahir Kasnawi, sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini.

Apalagi, banayknya pembakaran gedung DPR, penjarahan dan kekerasan di berbagai daerah membuat kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

Ia mengatakan, dalam dalam gagasan trias politica seharusnya memisahkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak berjalan maksimal di Indonesia. 

Menurutnya, praktik ketatanegaraan saat ini justru menunjukkan ketiga pilar kekuasaan itu saling memengaruhi, sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan yang nyata.

“Sebetulnya gagasan trias politica sudah bagus. Di negara-negara Eropa yang kelembagaannya mapan, sistem ini sukses menyejahterakan rakyat. Tapi di Indonesia yang pranata sosialnya belum kuat dan literasi masyarakat masih rendah, pelaksanaannya jadi lunglai. Akibatnya, sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,”katanya.

Prof Kasnawi menyebut, yang terjadi di Indonesia bukanlah pemisahan kekuasaan, melainkan sekadar diferensiasi. 

Saat ini, kata dia, Eksekutif dapat memengaruhi yudikatif, legislatif memengaruhi eksekutif, dan seterusnya. 

"Tidak ada kekuatan yang benar-benar terpisah. Karena itu, sistem partai politik sangat mendesak untuk direstorasi, dan sistem pemilu harus direvisi agar mendukung terlaksananya pemisahan kekuasaan,” ungkpanya.

Ia menilai persoalan ini berakar pada sistem politik dan partai politik yang menghasilkan apa yang disebutnya sebagai demokrasi liar. 

“Demokrasi kita tidak bisa lagi dikendalikan bahkan oleh pimpinan partai itu sendiri. Demokrasi yang begitu liberal ini berjalan di tengah pranata sosial masyarakat yang belum mapan, sehingga melahirkan berbagai masalah,” ujarnya.

Prof Kasnawi juga menyoroti dominasi pengusaha di parlemen. 

Menurutnya, sekitar 62 persen anggota parlemen adalah pengusaha.

Etika bisnis berbeda dengan etika kenegarawanan. 

"Dalam bisnis, ada logika ‘success fee’, sementara dalam politik seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Inilah yang membuat kepercayaan masyarakat runtuh terhadap DPR,” ungkapnya.

Kondisi itu diperparah dengan berbagai fasilitas yang diberikan kepada parlemen sehingga menimbulkan kesan “dibujuk” oleh kekuasaan. 

“DPR mendapat begitu banyak fasilitas, sementara masyarakat justru makin kehilangan kepercayaan. Padahal DPR adalah representasi rakyat,” kata dia.

Prof Kasnawi memperingatkan, jika tidak ada perubahan signifikan pada sistem politik dan pemilu, Indonesia akan terus menghadapi masalah serupa. 

“Kalau sistem pemilu tidak direvisi secara signifikan untuk mendukung pemisahan kekuasaan, kita akan terus terjebak pada persoalan yang sama. Kapal besar ini bisa tenggelam kalau tidak ada upaya penyelamatan yang serius,” jelasnya.