Mulawarman: Ketika Rakyat Menggugat, Intelektual Menghilang

Kritik juga dialamatkan kepada DPRD Sulsel yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. 

“Waktu PDAM memecat karyawan, mana ada anggota DPR yang membela? Mereka justru ketakutan sama gubernurnya,” tegasnya.

Mulawarman menambahkan, data resmi menunjukkan peningkatan pengangguran pada Mei lalu mencapai lebih dari 8.000 orang. 

“Jangan lempar tanggung jawab ke masyarakat atau demonstran. Harusnya kita yang bertanggung jawab, karena orang terdidik tidak diajarkan mencari pelaku, tapi memecahkan masalah,” jelasnya.

Guru besar Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Tahir Kasnawi, sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini.

Apalagi, banayknya pembakaran gedung DPR, penjarahan dan kekerasan di berbagai daerah membuat kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

Ia mengatakan, dalam dalam gagasan trias politica seharusnya memisahkan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak berjalan maksimal di Indonesia. 

Menurutnya, praktik ketatanegaraan saat ini justru menunjukkan ketiga pilar kekuasaan itu saling memengaruhi, sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan yang nyata.

“Sebetulnya gagasan trias politica sudah bagus. Di negara-negara Eropa yang kelembagaannya mapan, sistem ini sukses menyejahterakan rakyat. Tapi di Indonesia yang pranata sosialnya belum kuat dan literasi masyarakat masih rendah, pelaksanaannya jadi lunglai. Akibatnya, sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,”katanya.

Prof Kasnawi menyebut, yang terjadi di Indonesia bukanlah pemisahan kekuasaan, melainkan sekadar diferensiasi. 

Saat ini, kata dia, Eksekutif dapat memengaruhi yudikatif, legislatif memengaruhi eksekutif, dan seterusnya. 

"Tidak ada kekuatan yang benar-benar terpisah. Karena itu, sistem partai politik sangat mendesak untuk direstorasi, dan sistem pemilu harus direvisi agar mendukung terlaksananya pemisahan kekuasaan,” ungkpanya.

Ia menilai persoalan ini berakar pada sistem politik dan partai politik yang menghasilkan apa yang disebutnya sebagai demokrasi liar. 

“Demokrasi kita tidak bisa lagi dikendalikan bahkan oleh pimpinan partai itu sendiri. Demokrasi yang begitu liberal ini berjalan di tengah pranata sosial masyarakat yang belum mapan, sehingga melahirkan berbagai masalah,” ujarnya.

Prof Kasnawi juga menyoroti dominasi pengusaha di parlemen.